Rp1 Milyar dari PT BBP Untuk Siapa?

 95 total views,  3 views today

Jonedi – Salah satu pemilik lahan

Jonedi – Salah satu pemilik lahan

PALI | KS -Aksi puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di PALI berbuntut panjang. Aksi itu dilakukan untuk penyetopan operasional alat berat. Aksi ini terkait dengan Rencana PT Benakat Barat Petroleum (BBP) Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pertamina EP yang akan melakukan pengeboran minyak di Desa Sungai Baung Kecamatan  Talang Ubi PALI. “Kita menyetop karena lahan tersebut merupakan milik Jonedi warga kami,” kata M Yakup, Juru Bicara AMAN.

Sementara Jonedi, salah satu pemilik lahan itu kini tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Raut wajahnya menjadi lesu. Dihadapannya terhampar beberapa lembar surat tua yang sudah berwarna kuning, karena termakan usia.

Surat-surat tanah tersebut didapat Jonedi dari orang tuanya yang mantan Pesirah Marga Benakat. Surat-surat itu secara jelas menyebutkan bahwa orang tuanya, Zainal yang saat itu menjadi pasirah memiliki hak atas tanah tersebut. Bahkan Zainal sempat membuat perjanjian dengan warga Sungai Baung pada tahun 1963 yang menyatakan, warga hanya meminjam pakai lahan seluas 100 hektar itu.

Saat mendiang Zainal tidak lagi menjabat sebagai Pesirah, Zainal mendapatkan kembali surat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan. “Dalam surat tahun 1973 itupun dijelaskan kembali tanah itu milik keluarga kami,” tambah Jonedi.

Bahkan pada tahun 1976, keluarga Jonedi sempat meminjam uang di bank dengan jaminan lahan tanah yang ia miliki. “Ini surat yang menyatakan lahan itu pernah dijaminkan ke bank,” jelas Jonedi seraya menunjukkan salah satu surat berwarna kuning.

Pada tahun 1990, lanjut Jonedi, saat PT Musi Hutan Persada (MHP) membuka lahan Hutan tanaman Industri (HTI) lahan itu dikuasai oleh PT MHP. Karena kekuasaan perusahaan begitu besar, keluarga Jonedi pun hanya bisa pasrah.

Namun seiring berjalannya reformasi, Jonedi yang saat itu bekerja di Jakarta dipanggil oleh orang tuanya untuk mengurus kembali lahan tersebut. Hal ini dilakukan karena ia memiliki bukti kuat, yang juga diakui PT MHP. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan PT MHP membayar konsesi bagi keluarga Jonedi. “Waktui itu kami diberikan pembayaran sebesar Rp2.500, setiap kubik yang dipanen dari lahan kami,” tambahnya.

Begitu pun saat PT Benakat Barat Petroleum (BPP) bermaksud melakukan pengeboran minyak dilahan tersebut, Jonedi kembali memperjuangkan haknya atas tanah tersebut. Hasilnya, Samsul, Field Manager PT BBP sudah membuat kesepakatan dengannya untuk membebaskan lahan tersebut dengan harga Rp17.000,-/m2.

Namun anehnya, tanpa ada pembicaraan lagi, tahu-tahu PT BBP melakukan pembersihan lahan (land clearing) diatas lahan miliknya. Tak pelak kejadian ini menyebabkan Jonedi bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan penyetopan.

Menurut Jonedi, PT BBP beralasan lahan miliknya termasuk dalam hutan kawasan yang dimiliki oleh Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Padahal, lanjutnya, bilamana Kemenhut menyatakan suatu lahan menjadi hutan kawasan akan ada pemeriksaan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), camat, kades dan masyarakat. “Tapi, entah bagaimana tahu-tahu turun sebuah surat yang menyatakan lahan itu hutan kawasan. Padahal jelas lahan itu ditanami oleh warga,” urai Jonedi.

Dari kejadian ini, Jonedi menuding PT BBP telah melakukan konspirasi untuk merebut lahan miliknya itu. “Field Manager PT BBP sendiri mengakui kalau PT BBP telah mengeluarkan uang sebesar Rp1 miliar  untuk mengurus pembebasan lahan. Banyak saksi saat dia ngomong seperti

itu. Ada Kapolsek talang Ubi Kompol Alfian, Camat Talang Ubi dan masyarakat,” ungkapnya.

Jonedi juga mengungkapkan, pembayaran ganti rugi kepada dua warga Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi itu sarat dengan dugaan mark-up. “Ada indikasi korupsi, masa’ tanaman karet baru berumur beberapa bulan saja diganti rugi Rp200 juta? Dimana logikanya? Coba hitung berdasarkan Pergub, apa mungkin tanaman karet umur lima bulan seluas satu hektar diganti dua ratus juta. Dua ratus juta untuk ganti tanam tumbuh lho. Bukan ganti rugi lahan. Ini sudah tidak benar. Yang dipakai uang negara,” ujarnya dengan nada meninggi.

PT BBP sendiri saat dikonfirmasi pada Jum’at (1/11) lalu hanya bertemu staf SDM dan Juru Bayar perusahaan. Namun keduanya tidak bersedia memberikan penjelasan. Alasannya mereka takut salah dalam memberikan jawaban. Sementara Ferdinan, yang selama ini dikenal sebagai Humas PT BBP menyatakan sudah tidak lagi menjabat Humas. Wartawan sempat menghubungi kembali pada Sabtu (2/11) lalu. Namun menurut petugas keamanan yang berjaga di pos keamanan mengatakan, pada saat itu Humas PT BBP sedang tidak berada ditempat.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster