Pengelola Parkir Masih Membandel

 186 total views,  2 views today

parkir

Parkir

PALEMBANG, KS-Sejumlah pengelola parkir terutama di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Palembang, masih juga membandel. Pengelola parkir tersebut, sampai saat ini masih belum mengurus izin salah satunya izin gangguan berat (IGB).

Padahal menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang, Ridwan, pengelola parkir tersebut sudah sering dihimbau untuk segera mengurus IGB tersebut.

“Bahkan kami, sudah menyurati mereka agar segera mengurus izin. Namun sampai saat ini, masih ada yang belum menyelesaikan ketentuan tersebut, meskipun telah disurati,”jelas Ridwan ketika dibincangi, Jumat (11/10) di ruang kerjanya.

Ridwan menjelaskan BKPMD sudah menyampaikan surat peringatan, kepada pengelola parkir pada sejumlah pusat perbelanjaan modern (mal) dan bandara. “Masih belum ditanggapi serius, surat yang kami sampaikan tersebut. Buktinya, sampai sekarang belum ada yang membayar retribusi sesuai dengan ketentuan IGB,”ujarnya.

Ridwan mengatakan, sejumlah pengelola parkir yang belum mengurus dan membayar retribusi IGB tersebut, seperti pengelola parkir di Ilir Barat Permai (IBP) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II.

“Peringatan terhadap pengelola parkir telah disampaikan beberapa bulan lalu, penerbitan IGB ini, menjadi salah satu syarat, untuk kegiatan usaha yang dilakukan, seperti pengelola parkir,”ulasnya

Ridwan berharap, mereka yang belum mengurus IGB, pihaknya menghimbau agar segera melaksanakan ketentuan tersebut. “Memang sampai saat ini, kami belum menerapkan sanksi terhadap pengelola parkir. Kami melakukan pendekatan, agar mereka segera membayarkan retribusi ke kas daerah,”tukasnya.

Sebelumnya, Ridwan menyebut ada beberapa pengelola parkir yang belum mengajukan IGB. Selain di mal, ada juga beberapa  gudang yang ada pun juga belum memiliki kesadaran untuk membuat izin gangguan.  “Tahun 2014 kita akan lebih gencar untuk menggali potensi PAD dari sektor izin gangguan, kedepan beberapa sektor ini akan dimasukkan dalam retribusi izin gangguan” jelasnya.

Menurutnya, sejak berdirinya mall dan gudang-gudang besar di kota Palembang hingga saat ini, belum memberikan kontribusi yang besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang.

Padahal  mereka menurutnya, wajib memberikan kontribusi berupa retribusi izin yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah (perda) yang berlaku. “Izin gangguan sendiri, sudah diatur dalam Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi izin Gangguan,” tegasnya.

Teks     : Alam Trie Putra
Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster