Empat Lawang Ikut Terguncang

 200 total views,  2 views today

BUNTUT  kasus yang membelit mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terus mengular kemana-mana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga  memeriksa Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan Budi Antoni Aljufri dalam kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepada daerah di  MK  dengan tersangka Ketua MK non-aktif Akil Mochtar.

Menurut Kepala Bagian pemberitaan dan Informasi  KPK, Priharsa Nugraha, yYang bersangkutan diperiksa untuk AM (Akil Mochtar. Sebelumnya pada pada Selasa (29/10)  KPK telah menggeledah kantor dan rumah Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan menyita satu dus dokumen, KPK juga menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Palembang Romi Herton pada waktu yang sama.

Pemeriksaan tersebut didasarkan pada pasal 12 huruf B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal tersebut diterapkan dengan penemuan uang Rp2,7 miliar di rumah dinas Akil.

Panel Hakim yang dipimpin Akil Mochtar memenangkan pasangan Romi Herton-H.Harno Joyo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang pada 20 Mei 2013 berdasarkan hasil perhitungan ulang MK meski keputusan KPU memenangkan pasangan lain yaitu Sarimuda-Nelly Rasdiana.

Sementara terkait Kabupaten Empat Lawang, panel hakim konstitusi yang dipimpin oleh Akil Mochtar mengabulkan gugatan pasangan Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya memenangkan pasangan calon Muhammad-Ali Halimi pada 31 Juli 2013 berdasarkan hasil perhitungan ulang.

Bukan hanya publik Palembang yang terguncang. Masyarakat Kabupaten Empat Lawang juga banyak yang menjadikan peristiwa ini sebagai bahan pembicaraan di mana-mana. Kita mengharapkan semua semua langkah yang ditempuh oleh KPK tersebut makin menemukan titik terang kebenaran atas kasus-kasus sengketa Pilkada dan kaitannya dengan suap-suap menyuap yang  masuk katagori tindakan pidana. Meski demikian hasil penggeledahan itu masih perlu terus didalami sehingga fakta-fakta lain bias saja terungkap.

Rakyat secara keseluruhan tentu sangat mengharapkan agar bangsa dan Negara ini benar-benar dipimpin oleh mereka yang terjaga integritasnya. Kalau mereka memperoleh kekuasaan dengan cara membeli, maka jangan bingung pada saat mereka berkuasa pun bias menjadikan rakyat tak lebih dari sekedar komoditi. Padahal rakyatlah yang memberikan amanat kepada mereka untuk mengurus bangsa dan Negara ini menuju kesejahteraan. Moga harapan ini tak makin jauh dari angan-angan. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster