Mempertanyakan Kinerja DPR

 254 total views,  2 views today

OLEH SARONO P SASMITO

HINGGA kini, publik merasa prihatin terhadap citra dan kinerja DPR periode 2009-2014. Rendahnya komitmen pemberantasan korupsi, bahkan ada anggota DPR yang terlibat korupsi, membuat publik merasa tidak puas dengan DPR.

Ketidakpuasan itu ternyata marak dan menyebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Buruknya citra DPR tersebut disebabkan sejumlah persoalan. Di antaranya terkait dengan kapasitas, moral, komitmen pemberantasan korupsi, dan soal absensi atau tingkat kehadiran.

Survei itu dilakukan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) pada 17 Agustus hingga 20 September 2013 di 34 provinsi dan melibatkan 1.070 responden dengan margin error kurang lebih 3 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, buruknya citra DPR tersebut disebabkan sejumlah persoalan. Di antaranya terkait dengan kapasitas, moral, komitmen pemberantasan korupsi, dan soal absensi atau tingkat kehadiran.

Sebanyak 55,3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas atas kapasitas anggota DPR. Sementara 79,5 persen publik merasa tidak puas dan sangat tidak puas mengenai moral anggota DPR. Sebanyak 81,4 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap komitmen pemberantasan korupsi dan 78,3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terkait tingkat kehadiran anggota DPR.

Sementara itu, terkait dengan kinerja anggota DPR, 77 persen publik menilai kinerja DPR tidak baik dan makin tidak baik. Responden merasa tidak puas atas kinerja DPR terkait dengan pembuatan undang-undang (UU), pembahasan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), pengawasan UU dan APBN, menyerap keluhan masyarakat.

Kita mengharapkan DPR yang terpilih di Pileg 2014 mendatang tidak  melakukan korupsi dan tindakan tidak terpuji lainnya.

Kita sangat mengharapkan potret cerminan citra dan kinerja DPR masa datang harus lebih baik daripada masa kini. Sebab posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai posisi strategis dan punya daya politik tawar yang tinggi. Begitu pula dengan kader-kader yang bakal duduk di DPR, harus lebih baik daripada produk saat ini. Sebab kalau kondisi itu lebih buruk maka kepercayaan rakyat kepada legislative akan makin lenyap. Jika itu terjadi maka proses pengambilan keputusan yang didasari oleh aspirasi rakyat juga terancam. Sebab rakyat akan makin apatis terhadap DPR. Preseden buruk ini harus diakhiri kalau tidak ingin demokrasi kita juga gulung tikar karena tak memperoleh legitimasi dari rakyat.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster