Caleg Dibatasi Pasang Satu Spanduk

 239 total views,  2 views today

Ilst. Antaranews.com

Ilst. Antaranews.com

PALEMBANG|KS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), akan membagi setiap daerah pemilihan (dapil) menjadi beberapa zona kampanye untuk pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg), 2014 mendatang.

Dalam sistem ini menurut komisioner KPU Sumsel, Ong Barlian, setiap caleg akan dibatasi untuk memasang alat peraga atau alat kampanye mereka. “Mereka hanya di izinkan memasang satu alat peraga, untuk setiap zona,” jelas Ong ketika dibincangi, Jumat (27/9).

Ia menyebut, kebijakan pembatasan alat sosialisasi bagi caleg ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut juga kata Ong, alat kampanye atau alat sosialisasi yang boleh dipasang ukurannya maksimal 1,5 x 7 meter.

Sedangkan untuk alat kampanye berbentuk bendera, umbul-umbul, dan baliho atau papan reklame (billboard), hanya boleh dipasang oleh partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Parpol dan calon anggota DPD tersebut tegasnya, juga hanya diperbolehkan memasang satu alat kampanye untuk setiap zona kampanye. “PKPU Nomor 15 tahun 2013, mulai berlaku efektif hari ini (Jumat). Jika masih ada caleg, parpol dan calon anggota DPD yang melanggar pembatasan tersebut akan langsung kita tertibkan,” tegasnya.

Namun untuk pembagian zona ini menurut Ong, belum diputuskan. Sabtu (28/9), KPU Sumsel bersama KPU kabupaten dan kota serta perwakilan dari pemerintah daerah akan membahas pembagian zona tersebut.

KPU sambung Ong, berharap masing-masing daerah bisa menyediakan satu zona dalam setiap kecamatan. “Setidaknya, ada satu zona dalam satu kecamatan. Namun semakin baik, jika dalam satu kelurahan ada satu zona,”harapnya.

Ia menambahkan, saat ini baru ada dua daerah yang sudah menetapkan zona kampanye untuk pileg 2014 tersebut yakni Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura). Sementara kabupaten dan kota lain, baru akan dibahas pada Sabtu.

KPU jelas Ong, menyerahkan sepenuhnya pembagian zona tersebut kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah lah tegas Ong, yang mempunyai wilayah. “Kita tidak punya hak untuk membagi zona tersebut, karena yang punya wilayah adalah pemerintah daerah bukan kita,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster