Sumsel Tak Dapat Kontribusi Dari Pajak Ekspor PT SAP

 303 total views,  2 views today

Ilst. Pajak

Ilst. Pajak

PALEMBANG, KS-Walau beroperasi di Sumatera Selatan (Sumsel), ternyata Sumsel tidak mendapatkan kontribusi pendapatan dari PT Sinar Alam Permai (SAP), dari bagi hasil pajak ekspor. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD Sumsel ke perusahaan tersebut di Desa Prajen, Mariana, Banyuasin, Rabu (25/9).

HRD PT SAP, Sopia Nadira menyebut, SAP sudah berdiri dan beroperasi di Sumsel sejak 1982. Perusahaan ini, memproduksi minyak goreng dengan merek Fortune yang sudah mendapatkan sertifikat ISO.

“Ada 469 karyawan yang bekerja, sedangkan penjualan dilakukan oleh kantor kita yang ada di Singapura. Namun setiap tahunnya, kita membayar pajak ekspor ke pemerintah pusat mencapai Rp50 miliar. Saya tidak tahu, kenapa Sumsel tidak mendapatkan bagian dari bagi hasil pajak tersebut, harusnya dapat,” jelas Sopia.

Namun kata Sopia, PT SAP juga sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan Sumsel melalui dana corporate social responsibility (CSR) yang mencapai Rp500 juta pertahunnya. Dana CSR ini, kita manfaatkan untuk pendidikan bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan misalnya, mendirikan dan memperbaiki sekolah, pelatihan mekanik sepeda motor dan lainnya,” ucapnya.

Menanggapi ini, anggota Komisi IV DPRD Sumsel meminta kontribusi lebih dari PT SAP untuk pembangunan Sumsel. “PT SAP harus memiliki kontribusi untuk Sumsel, termasuk melalui dana CSR nya,” desak Wakil Ketua DPRD Sumsel, HA Djauhari.

Djauhari juga  berharap PT SAP, dapat memberikan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. “Sebagai perusahaan yang memproduksi minyak goreng,  PT SAP harus ikut menjaga stabilitas harga minyak goreng di Sumsel. Jangan sampai harga minyak goreng mahal, padahal pabriknya juga ada di sini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV,  Novran Marjani mengusulkan agar PT SAP menambah dana CRS yang mereka usulkan. “Sesuai aturan, dana CSR itu adalah 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Jika melihat CRS yang di kucurkan PT SAP hanya Rp500 juta pertahun, itu masih sangat kecil dibandingkan keuntungan yang di dapat,” kritiknya.

Kritik Novran ini, langsung di respon anggota Komisi IV lainnya, Kartak SAS. Ia menyebut, dana CSR Rp500 juta pertahun ini tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan. “Di Desa Prajen ini, masih banyak masyarakat miskin. Kita minta BLH, untuk memantau pengelolaan limbah PT SAP,”gertak Kartak.

Saat politisi PKB itu hendak melanjutkan kembali kritiknya, ia langsung mendapatkan koreksi dari Yansuri. “Sesuai jadwal, kita ke sini untuk melihat limbah PT SAP. Jangan sampai menyimpang,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Tidak senang komentarnya di potong, akhirnya terjadi adu mulut antara Kartak dengan Yansuri. Untunglah aksi kecil memalukan itu, tak berlangsung lama karena langsung ditengahi Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Edward Jaya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster