Pemkot Pagaralam Kesulitan Tentukan Batas Hutan Lindung

 1,905 total views,  2 views today

Ilst. Hutan Lindung

Ilst. Hutan Lindung

PAGARALAM, KS—Jajaran Pemerintah Kota  (Pemkot) Pagaralam, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Pagaralam, hingga kini masih mengalami kesulitan untuk menentukan batas-batas hutan lindung dengan lahan perkebunan milik PTPN VII Gunung Dempo maupun perkebunan warga setempat. Termasuk pula perbatasan daerah pemukiman dengan kawasan hutan lindung yang ada di Bumi Besemah ini.

“Sejauh ini,  Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Pagaralam, masih kesulitan menentukan batas hutan lindung antara lahan milik PTPN VII dan perkebunan warga. Sehingga hal itu sangat perlu untuk dilakukan pengukuran ulang,” kata  Kepala Dinas Kehutanan dan Pekebunan, Imam Pasli SSTP MSi, kemarin (25/9).

Menurutnya, untuk hutan lindung di daerah tersebut tersebar di empat kecamatan dengan luas sekitar 24.740 Ha,  terdiri dari 3.750 Ha di sekitar Gunung Dempo dan Bukit Dingin, 2.400 Ha bukit Batuk, 1.300 Ha di daerah Dusun Tebat Benawah dan Dusun Tebad Lereh, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan.

Sementara sisanya tersebar di beberapa kecamatan lainnya, termasuk 700 Ha di Kerinjing, 500 Ha di Atung Bungsu, 200 ha di Muarasiban dan daerah lainnya.

“Memang, sebelumnya ada sekitar 7.345 Ha kawasan hutan lindung yang rusak. Namun setelah ada program penghijauan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sejauh ini telah berkurang menjadi 5.000 Ha lagi,” terangnya.

Ia mengatakan, pemerintah setempat masih kesulitan menentukan batas wilayah hutan lindung, baik dengan lahan perkebunan PTPN VII maupun dengan perkebunan warga.

“Keberadaan hutan lindung Pagaralam tepat berada di perbatasan Bukit Jambul dan Bukit dingin dengan luas mencapai sekitar 3.000 Ha. Namun saat ini,  kondisinya hampir 30 persen mengalami kerusakan cukup parah. Karena banyak  dijadikan areal perkebunan masyarakat dan termasuk sengaja dirambah untuk diambil kayunya,” sebut dia.

Jika merujuk pada pertumbuhan penduduk ditambah dengan sekitar 80 persen masyarakat Kota Pagaralam berprofesi sebagai petani, dapat dipastikan menjadi pendorong utama peningkatan perluasan areal perkebunan dan pemukiman baru.

“Sementara luas Kota Pagaralam sekitar 63.366 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 157.000 jiwa, sedangkan peluang lapangan kerja tergolong sempit. Sehingga hal itu diyakini dapat mendorong masyarakat terpaksa untuk membuka lahan baru, termasuk hutan lindung untuk dijadiakn lahan pertanian,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Basjuni MKes mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas jika ada yang melakukan pengerusakan hutan dengan alasan apapun termasuk perluasan  perkebunan kopi maupun pembakaran dan illegal logging.

“Sejauh ini kami tengah berupaya agar dapat mempertahankan kawasan hutan melalui program penghijauan terhapap sejumlah kawasan lindung, hutan lindung dan hutan kota. Semua ini kami lakukan demi terciptanya   daerah sejuk dan udaranya tetap segar tanpa tercemar polusi dari berbagai aktifitas kendaraan bermotor yang semakin hari kian meningkat,” ujarnya.

Lebih jauh ia menerangkan, untuk mempertahankan kawasan hutan di Bumi Besemah ini khususnya hutan lindung, pihaknya juga meminta bantuan kepada pihak Kodim 0405/Lahat, untuk meminimilisir ruang gerak para pelaku illegal loging maupun kegiatan merusak hutan.

“Mulai sekarang marilah menyadari arti dan fungsi hutan bagi kehidupan semua orang. Jangan sampai kepentingan pribadi dapat berdampak buruk kepada orang banyak,” jelasnya.

Ida menambahkan, dihimbau agar masyarakat tidak lagi melakukan penebangan liar, atau mengalih fungsikan kawasan hutan lindung menjadi perkebunan. “Kalo dek tau ngilo’i, jangan merusak jadilah,” kata Ida dengan logat  Besemah.

Teks: Antoni Stefen

Editor: Sarono P Sasmito





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster