Liberalisasi, Ekonomi Nasional Keteteran

 258 total views,  2 views today

OLEH SARONO P SASMITO

DARI hari ke hari liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia boleh dikatakan gagal, sehingga sedikit sekali manfaat yang bisa dipetik. Karena pemerintah tidak serius menyiapkan berbagai prasyarat kondisional, maka liberalisasi membuat ekonomi nasional keteteran.

Demikian benang merah pendapat pengamat ekonomi Sri Adiningsih dan dosen program Magister Akuntansi Universitas Indonesia (UI)  Muslimin Anwar yang disampaikan dalam perbincangan di  Jakarta kemarin.

Menurut Sri Adiningsih, pemerintah sangat abai menyiapkan berbagai prasyarat kondisional yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga keteter dalam berkompetisi. Padahal banyak sekali waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk itu sejak jauh hari, yaitu melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai lini ekonomi.

Kita melihat  pemerintah jelas bisa disebut gagal mengelola liberalisasi. Liberalisasi perdagangan dan investasi bukannya mengalirkan manfaat, melainkan lebih banyak menggoyahkan sendi-sendi ekonomi nasional.

Sebelum melakukan liberalisasi, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan di berbagai segi, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, perdagangan, dan lain-lain. Tetapi, bahkan sejak perdagangan bebas dalam kerangka AFTA maupun APEC mulai bergulir sejak tahun 2010, perbaikan-perbaikan fundamental di bidang ekonomi nyaris tidak dilakukan pemerintah.

Memang sebelum itu, Indonesia tidak pernah mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Tapi, setelah tahun 2011, nyata sekali neraca perdagangan Indonesia kedodoran.

Para ekonom mengakui, liberalisasi sebenarnya tidak buruk. Malah negara-negara seperti Korsel, China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga Taiwan, bisa menjadi makmur seperti saat ini justru berkat liberalisasi yang mereka lakukan.

Kita mengharapkan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan pemerintah seiring dengan proses liberalisasi sebenarnya sudah diidentifikasi. Namun, itu semua nyaris tidak pernah disentuh. Sementara di lain pihak, negara-negara lain sangat sadar dengan manfaat dan kerugian liberalisasi sehingga mereka serius melakukan persiapan dengan melakukan perbaikan ekonomi di berbagai lini sejak jauh hari. Jika pemerintah terus santai-santai saja, Indonesia akan kian menjadi sasaran empuk negara-negara lain yang ambil bagian dalam kesepakatan liberalisasi.

Sekarang ini Indonesia sudah tidak punya pilihan lain kecuali konsekuen mengikuti liberalisasi dengan segala implikasinya. Menurut Adiningsih, Indonesia tidak mungkin menarik diri dari kesepakatan liberalisasi karena dunia global sendiri telanjur sangat terbuka. Kita juga melihat kontribusi ekspor komoditas non-SDA Indonesia terus mengalami penurunan dari 48 persen pada tahun 2005 menjadi 36 persen tahun 2013.

Kenyataan itu, menurut Muslimin lagi, harus disikapi pemerintah dengan membuat evaluasi secara saksama dan mendalam. Jika tidak, liberalisasi atau perdagangan bebas yang diikuti Indonesia bisa menyengsarakan–dalam arti ekonomi nasional sedikit sekali bisa memetik manfaat. Ekonomi Indonesia sekadar menjadi pasar yang empuk bagi negara-negara lain.

Untuk itu daya saing dan produktivitas ekonomi nasional harus diperkuat melalui berbagai kebijakan struktural yang bersifat fundamental. Dengan demikian, kinerja ekspor bisa diharapkan meningkat dan di sisi lain ketergantungan sejumlah komoditas terhadap impor juga bisa menurun.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster