PDI P Bagi Wilayah Sosialisasi

 162 total views,  2 views today

pdi

PALEMBANG, KS-Bukan hanya Komisi pemilihan umum (KPU) saja, yang melakukan pembagian wilayah kampanye. DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel), juga membagi wilayah sosialisasi kepada setiap calon anggota legislatif (caleg) nya.

Pembagian zona sosialisasi atau kampanye ini menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Darmadi Djufri, dilakukan agar tidak terjadi penumpukan bahkan rebutan wilayah sosialisasi antar sesama caleg PDI Perjuangan.

“Pembagian zona ini, juga untuk membuat keseimbangan antara yang caleg yang mempunyai modal besar dengan caleg bermodal sedikit. PDI Perjuangan, akan melakukan pemetaan wilayah untuk pembagian zona sosialisasi ini sehingga tidak terjadi rebutan pendukung di satu wilayah,” kata Darmadi yang dibincangi di ruang DPRD Sumsel, Selasa (24/9).

Ia juga menyebut, pembagian zona sosialisasi ini juga kebijakan baru dari partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran tersebut. Itu dilakukan, sebagai respon dari kebijakan KPU yang melakukan pembagian zona kampanye.

“Kita harap dengan sistem yang baru ini, caleg akan lebih banyak turun kelapangan dan bertemu konstituen dari pada memasang sepanduk maupun baleho. Sehingga masyarakat tahu betul siapa orang yang layak untuk didukung,” jelasnya.

Disinggung soal calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan Sumsel, Darmadi mengaku belum tahu. Karena kata dia, persoalan tersebut akan dibahas lebih detil dalam rapat selanjutnya.

“Namun PDI Perjuangan Sumsel, akan mendukung penuh siapapun capres yang di dukung oleh DPP PDI Perjuangan. Karena sebelum mengambil keputusan, DPP akan mendengarkan suara dari arus bawah,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya KPU melakukan pembagian zona atau wilayah dalam kampanye untuk caleg DPR, DPD dan DPRD. Pembagian zona itu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksnaaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin.

“Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013, KPU masih punya waktu satu bulan untuk mempersiapkan zonasi tersebut di tingkat daerah. KPU kabupaten-kota akan melakukan koordinasi pembentukan zonasi itu dengan pemerintah daerah masing-masing,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, beberapa waktu lalu.

KPU mengatur mengenai pemasangan dan alat peraga kampanye bagi Caleg. “Alat peraga baliho itu hanya diperuntukan hanya untuk partai politik peserta pemilu. Peraturan kedua adalah tentang spanduk, untuk satu caleg satu spanduk untuk setiap zona,” kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansah.

Untuk penempatan zona, KPU akan berkordinasi dengan pemerintah daerah. Partai politik dan caleg diberikan waktu satu bulan, untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut. “Proses penyesuaian satu bulan. Dari mulai digunakan kemarin dari 27 Agustus,” kata dia.

Larangan

KPU juga melarang alat peraga di pasang di tempat ibadah atau tempat umum lainnya. KPU akan mengatur penempatan alat peraga kampanye, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Alat peraga kampanye juga tidak ditempatkan di lokasi pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan,” bunyi peraturan KPU tersebut seperti dikutip laman KPU.go.id.

Dalam peraturan tersebut tersebut juga ditulis, peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan dengan ketentuan baliho atau papan reklame hanya diperuntukan bagi satu partai politik untuk satu desa atau kelurahan.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi       





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster