Kontroversi Mobil Murah

 244 total views,  2 views today

mobil-murah]

PALEMBANG I KS-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru-baru ini mengeluarkan sertifikasi mengenai mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Alhasil saat ini para produsen otomotif berlomba-lomba menawarkan varian mobil tersebut.

Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan izin mobil murah dengan harapan meminimalisir penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan menciptakan industri otomotif yang ramah lingkungan. Dengan harga yang murah mobil ini disasarkan untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Yagimin,  Branch Manager Auto 2000 Tanjung Api-api (TAA) mengatakan, pemerintah tidak bisa serta-merta menghambat laju pertumbuhan otomotif di tanah air karena tidak akan bisa terbendung namun, menurutnya pemerintah harus mencontoh negara-negara maju yang sudah banyak kendaraan ramah lingkungan yang berseliweran di jalan utama negara tersebut. Meski syarat dengan teknologi maju, ternyata belum mampu menarik keinginan warga, terutama generasi muda untuk membeli mobil di negara tersebut.

Dikatakannya, Minimnya ketertarikan orang negara maju membeli mobil , berkaitan langsung dengan tersedianya sarana moda transportasi ideal bagi masyarakat. Mereka merasa tidak butuh mobil karena sudah tersedia transportasi massal, kenyamanannya setara dengan memiliki mobil pribadi. Di samping itu, biaya lebih murah dan lebih aman. Pastinya lagi, tidak perlu repot mengemudi sendiri. “Begitulah cara untuk menanggulanginya, bukan karena mobil murah semua jalan akan macet, tidak,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalannya bukan sekadar setuju atau tidak setuju atas kebijakan mobil murah, tetapi kebijakan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan mobil murah.

Sekarang program mobil murah sudah bergulir. Kemajuan industri jangan dibendung, ribuan jiwa menggantungkan hidupnya di sektor ini. Untuk mengurangi minat masyarat menggunakan mobil murah, Pemerintah Daerah, harus menciptakan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat  terkini. Tanpa terpaksa, mereka akan beralih ke angkutan umum yang aman dan nyaman. “Masalahnya, layanan transportasi umum kita saat ini masih buruk,”ungkapnya.

Yagimin berujar pemerintah harus berani meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menjaga ke stabilan antara volume mobil dengan infrastruktur yang ada. “Intinya infrastruktur yang sudah ada saat ini harus di perbaiki dengan cara menambah ruas dan memperlebar jalan yang sudah ada. Karena kalau tidak, tentu akan terjadi masalah besar yaitu kemacetan yang semakin parah,” tegas yagimin.

Lebih lanjut, yagimin juga menolak anggapan bahwa pemusatan mobil murah ini akan ditujukan pada kota-kota besar selain Jakarta. Menurutnya, kemacetan di kota lain juga akan terjadi jika pemerintah setempat tidak meningkatkan infrastruktur yang sudah ada. Karena saat ini masih banyak kota-kota besar lain yang infrastruktur jalannya masih kurang.

“Pemusatan ke kota-kota besar lain selain Jakarta memang boleh-boleh saja. Tapi hal itu akan sama saja jika di kota tersebut infrastruktur masih belum memadai dan jumlah ruas jalan masih kurang. Intinya perbaiki infrastruktur merupakan hal utama yang harus dilakukan,” sambungnya.

Jika infrastruktur sudah memadai, para pelaku usaha tentu akan mendukung pemerintah terkait program mobil murah ini. “Kalau pembangunan semua itu (infrastruktur) sudah dijalankan, tentu mobil murah tidak akan menjadi masalah,” ungkapnya .

Sebelumnya, respon negatif banyak disuarakan terkait mobil murah ini karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemacetan khususnya di DKI Jakarta. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menganggap bahwa mobil murah akan semakin membuat sesak jalanan di Jakarta.

Hal senada disampaikan Amidi pengamat ekonomi dari univesitas Muhammadiyah Palembang menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan mobil murah, tetapi transportasi murah. Alat angkut murah ini bisa terwujud jika dilakukan pengembangan sistem transportasi massal yang handal.

“Pengembangan transportasi massal diyakini bisa menjadi solusi kemacetan di perkotaan. Selama sistem transportasi massal tidak terbangun, masyarakat akan memilih kendaraan pribadi,” ungkapnya.

Memang, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia tidak mengalami masalah kemacetan separah Jakarta. Namun, upaya mendorong penyebaran mobil murah ke luar daerah menyisakan sejumlah persoalan, antara lain menyangkut keterbatasan infrastruktur dan daya beli masyarakat yang masih terbatas. Karena itu jangan heran, 30,9 persen penjualan kendaraan bermotor terkonsentrasi di kota besar dan sekitarnya.

Dilain pihak Hermansyah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mobil  Sumatera Selatan (APMSS) menilai, kehadiran mobil murah ini akan sangat berdampak terhadap penjualan mobil yang bukan LCGC bukan hanya itu penjualan sepeda motor pun di perdiksi akan menurun. “Saya rasa pengaruh terhadap penjualan motor hanya 25 persen, sedangkan untuk mobil yang bukan kelas LCGC itu akan mengalami penurunan hingga 40 persen,”pungkasnya.

TEKS : JADID ULUL ALBAB

EDITOR : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster