Pengangkatan Plt Ketua NasDem Sumsel Dikritik

 313 total views,  2 views today

nasdem

JAKARTA, KS-Sistem rekrutmen kader dalam tubuh partai di Indonesia buruk. Jejak rekam kader tak pernah jadi pertimbangan. Pragmatisme politik telah membuat sistem kaderisasi tidak jalan. Yang memprihatinkan, eks koruptor justru diberi tempat di posisi strategis. Mestinya, partai jangan menjadi tempat penampungan bagi para mantan koruptor.

Peneliti Indonesian Budgeting Center (IBC), Roy Salam mengatakan hal itu dalam menanggapi pengangkatan mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Syahrial Oesman, sebagai Plt Ketua Partai Nasdem Sumsel.

Roy menyayangkan pengangkatan itu. Sebab Syahrial adalah mantan pejabat yang pernah terlilit kasus korupsi. Mestinya, partai ketika hendak merekrut kader, mempertimbangkan dengan teliti jejak rekamnya. “Janganlah partai itu menjadi penampung bagi para mantan korupsi,” kata Roy di Jakarta,  kemarin.

Menurut Roy, rekam jejak kader itu sangat penting bagi organisasi yang keberadaanya membutuhkan support publik, seperti parpol. Tapi memang faktanya penelusuran rekam jejak belum menjadi kebutuhan dan budaya partai di Indonesia. “Dalam rekruitmen kader pemimpin partai atau jabatan strategis ditubuh partai, jejak rekam banyak diabaikan,” kata dia.

Padahal, kata dia, jika ada partai yang mempunyai aturan main terkait keharusan melakukan rekam jejak dalam rekruitmen kader, publik pasti akan mengapresiasinya. Tapi, akan sangat ironis, bila seorang mantan napi korupsi, diberi posisi strategis dalam kepengurusan partai. Itu sama saja, partai tak punya komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Dalam era dimana korupsi telah merambah semua jabatan publik termasuk birokrasi dan pengisian jabatan telah melibatkan parpol, maka parpol menjadi strategis melakukan pembenahan tersebut,” ucapnya.

Apabila kemudian ada partai mengangkat napi korupsi di posisi strategis, bukan hanya itu tak elok, tetapi juga tak memberi pembelajaran politik yang baik terhadap publik. Partai mestinya ikut mendorong efek jera terhadap koruptor.

” Bukan hanya tak elok, tetapi juga pertanyaannya apakah partai tak memandang publik sebagai penentu keberadaannya? Bila dipimpin mantan koruptor saya pikir publik tidak akan mendukung partai tersebut,” ungkapnya.

Karena publik, menurut Roy, memiliki penilaian terhadap parpol yang baik dan perlu didukung. Diantaranya partai yang tak serius melawan korupsi tidak akan didukung. Hal ini harusnya menjadi perhatian partai jika ingin memperoleh simpati publik.

“Mengambil contoh cara partai komunis Cina tetap eksis memperoleh dukungan besar pemilih, dimana salahsatu kebijakannya kader yang terbukti korup tidak boleh memegang jabatan parpol dari level atas hingga ranting termasuk keluarga mereka,” tutur Roy.

Sumber ; inilah.com





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster