Pesta Demokrasi atau Pesta Para Raja

 296 total views,  2 views today

Oleh Salahuddin Ahmad

Pemilihan Umum selalu dikatakan sebagai pesta demokrasi. Dikatakan pesta demokrasi karena disinilah katanya rakyat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih siapapun yang dikehendakinya. Perkara sang calon memberinya sangon 50 ribu atau 100 ribu agar mencoblos, itu urusan lain. Yang jelas sebelum hari pesta demokrasi maka kota, dusun, kampung akan bertabur iklan dimana-mana dengan memasang poster besar sang calon.

Saking banyaknya iklan mungkin anak-anak kecil sampai harus terganggu mimpi indahnya karena harus diselingi dengan iklan munculnya wajah sang calon. Cuma tak tahu, muncul sebagai hantu atau sabagai malaikat.

Sang calon pun sibuk berkampanye. Berbusa-busa mulutnya berpidato dari forum ke forum, dari panggung ke panggung. Lorong becek yang tak pernah dilalui sejak lahir, kini rela ditelusuri, sembari menebar janji surga. Besok di lorong ini akan dibangun jalan tol janjinya. Entah apa yang akan dalam benak warga yang mendengarkan janji konyol itu. Mungkin ada yang senang karena akan dibuat jalan tol, atau malah mungkin ketakutan karena bakal mengalami penggusuran lagi.

Indonesia adalah sedikit negara yang membuat para warganya harus sering mendatangi bilik suara dan menusuk kertas suara yang total biayanya menghabiskan trilyun rupiah. Setiap warga dalam kurun waktu 5 tahun bisa mendatangi TPS sebanyak 7 kali apabila semua kandidat pemilihan harus mengikuti putaran kedua. Memberikan suara untuk Pemilihan anggota legislatif satu kali, Pemilihan Presiden bisa dua kali, Pemilihan Gubernur bisa dua kali, dan Pemilihan Walikota/bupati bisa dua kali. Belum dihitung untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW,  yang justru sering tidak datang karena takut justru akan terpilih.

Dengan banyaknya jabatan yang pilihannya harus melibatkan rakyat maka akibatnya semua pihak yang terpilih merasa berkuasa dan memiliki mandat dari rakyat. Bupati bisa membantah dan bertengkar dengan Gubernur, karena Bupati memang dipilih langsung oleh rakyat. Gubernur bisa menolak datang ke acara Presiden ataupun mengikuti titah Presiden karena gubernur pun punya mandat dari rakyat yang memilihnya. Si Ruhut pun bisa dan berani berkoar-koar sampai berbusa karena merasa ada ratusan ribu orang yang memberikan suaranya pada si poltak raja minyak.

Akibat dari sistem demokrasi seperti ini, tak heran kebijakan yang muncul sering tidak sinkron bahkan bertentangan. Kepala daerah ramai-ramai mengeluarkan perda-perda yang tak sejalan bahkan bertentangan dengan Undang-undang. Gubernur bisa rontok kebijaksanaanya di torpedo oleh menteri kabinet. Presiden bisa jadi banci tak berdaya kalau sudah menyangkut kebijakan di daerah tingkat satu.

Baru saja kita lihat bagaimana Kebijakan mobil murah diluncurkan oleh menteri perindustrian. Jokowi yang sedang berjuang mengatasi kemacetan Jakarta pun harus dibuat meradang. Ibarat Jokowi yang sedang bersusah payah membersihkan parit dari tumpukan kendaraan pribadi, tapi di hulu sana, ada orang yang dengan asiknya memasukkan kendaraan pribadi ke dalam parit yang sementara dibersihkan oleh Jokowi.

Menteri Perindustrian yang mantan orang Kadin bukan lagi berjuang demi rakyat dan mengatasi masalah kerakyatan, tapi  betul-betul  berjuang demi kawan-kawannya di dunia industri dan perdagangan. Entah lobi apa yang sudah dilakukan oleh industri otomotif sehingga muncul kebijakan mobil murah.

Demokrasi dengan model ini akan membuat banyak raja-raja kecil. Di penyusunan anggaran – ada banggar yang merupakan pangeran-pangeran yang harus bermain lincah mencari peluang untuk menghidupi diri dan partai yang mengirimnya. Di penyusunan perundang-undangan ada komisi-komisi yang tugasnya melobi berbagai industri yang ingin kepentingannya diperjuangkan. Semua konflik dan kebijakan yang tak sinkron akan mempercepat pengambilan keputusan.

Belajar berdemokrasi memang tak butuh waktu singkat. Kita harus menunggu setiap kelipatan lima tahun untuk sadar bahwa ada yang salah dengan demokrasi model ini. Repotnya adalah sudah ada elit yang memagari kepentingannya dengan undang-undang yang kokoh. Tak heran Undang-undang hukuman mati dan pembuktian terbalik tak bakal bisa diharapkan lolos dari DPR. Apakah perlu ada reformasi jilid dua? Kalau reformasi masih kurang maka revolusi lah solusinya. Mungkin dengan revolusi kita bisa buat negara baru, bukan lagi bernama Indonesia, sehingga hutang luar negeri yang bejibun, jangan ditagih ke Indonesia, tapi ke kroni rezim lama yang sampai sekarang masih bebas menikmati hasil korupsinya.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster