Ruang Gerak Sosialisasi Dibatasi Caleg di Sumsel Kecewa

 169 total views,  2 views today

Ilst. DPR

Ilst. DPR

PALEMBANG, KS-Kalau sebelumnya calon anggota legislativ (caleg), bebas melakukan sosialisasi maka untuk pemilihan legislatif (pileg) April 2014 mendatang,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membatasi ruang gerak sosialisasi masing-masing caleg, dengan menerapkan sistem zona. Apa dan bagimana sistem sosialisasi caleg tersebut, dalam satu dua hari ini KPU Sumsel akan menggelar rapat bersama.

Pembetasan ruang gerak untuk caleg melakukan sosialisasi ini, membuat sejumlah caleg yang dibincangi Kabar Sumatera, kecewa. Sri Wahyuni, misalnya caleg dari Partai Gerinda mengaku kecewa dengan kebijakan sosialisasi yang dibagi per zona itu.

“Itu kan sama saja, membatasi caleg untuk melakukan sosialisasio. Padahal sosialisasi sangat penting, agar masyarakat mengetahui dan mengenal calon wakil-wakil mereka di DPRD mendatang. Kebijakan ini, perlu di evaluasi ,”kata anggota DPRD Kota Palembang yang kembali mencalonkan diri kembali ini ketika dibincang, Selasa (17/9).

Namun pendapat berbeda disampaikan Budiarto Marshul, Ketua Komisi II DPRD Sumsel yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Sumsel dari Partai Gerindra ini menyebut kebijakan tersebut dinilainya cukup bagus.

Karena selain memberikan ruang yang sama kepada semua calon, sistem yang baru ini mengharuskan caleg untuk turun langsung ke lapangan. “Jadi kalau mau menang, caleg harus benar-benar turun kelapangan, bukan hanya sekedar pasang baleho atau sepanduk dipinggiran jalan,” ujarnya.

Sementara itu komisioner KPU Sumsel Devisi Hukum, Chandra Puspa Mirza, saat dihubungi semalam mengaku sudah mendapat informasi dari KPU Pusat, mengenai pembagian zona ini. “Namun kita belum mempunyai petunjuk langsung, mengenai mekanisme pembagiannya. Untuk itu, dalam satu dua hari kedepan, komisioner KPU Sumsel akan menggelar rapat bersama guna membahas kebijakan tersebut,” kata Chandra.

Namun dari  sekilas informasi yang ia dapatkan jelas Chandra, nanti sosialisasi caleg akan dibagi dalam beberapa zona sosialisasi, sehingga semuanya lebih tertib. “Mengenai sosialisi di media masa, juga akan dibahas oleh KPU Sumsel. Yang jelas dalam pelaksanaan sistem baru ini kami akan bersinergi dengan Kesbangpol dan linmas,” katanya.

Sebelumnya komisioner KPU, Ferry Kurnia Riskiasyah di kantor KPU, Jakarta, Senin 9 September 2013 mengatakan, ada beberapa point yang harus diketahui parpol yakni soal definisi kampanye, pasal pemberedelan media yang sudah dihapus, dan terkait pembatasan alat peraga.

“Ada dua hal yang kami batasi. Pertama, alat peraga baliho hanya diperuntukkan bagi parpol peserta pemilu. Satu partai satu baliho di tiap desa. Kedua, terkait spanduk. Untuk satu caleg bisa satu spanduk untuk tiap zona. Zona itu nanti ditentukan oleh KPU dan Pemda masing-masing daerah,” kata Ferry.

Bagi yang melanggar, KPU akan memberikan sanksi adminstratif dan teguran. Jika masih tidak mempan, maka KPU menyerahkannya kepada masyarakat untuk menilai parpol atau caleg terkait.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster