Pekan Panutan PBB Raup Rp 2,4 M

 205 total views,  2 views today

pajak

Ilst. Pajak | net

PALEMBANG, KS-Pekan panutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang digelar di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang, Selasa (17/9), berhasil mengumpulkan Rp 2,4 miliar dari 945 wajib pajak (WP) potensial.

Pekan panutan PBB sendiri, digelar untuk memberikan pemahaman dan pengamanan atas penerimaan PBB sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang. Karena PBB merupakan komponen paling penting dalam penerimaan pajak daerah.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa wajib pajak aktif dari BUMD hingga kecamatan yang berprestasi dalam perolehan PBB diberikan penghargaan. “Dalam pekan panutan PBB ini, kita berhasil mengumpulkan Rp 2,4 miliar. Pendapatan itu, dari pembayaran pajak WP potensial seperti PT Pusri, PDAM Tirta Musi, PT ATS, RS Hermina, Hotel Novotel, dan lainnya,” jelas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Agus Kelana melalui Kabid PBB dan BPHTB, Oktarianis.

“Pendapatan dalam pekan panutan PBB  tahun ini, meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, dalam pekan panutan PBB kita hanya berhasil mengumpulkan Rp1,9 miliar,” kata Oktarianis yang dibincangi di sela-sela pekan panutan PBB, Selasa (17/9).

Ia juga menjelaskan, sampai minggu kedua September 2013 tercatat realisasi pendapatan dari PBB mencapai Rp 50 miliar atau 70 persen dari target Rp 83miliar. Karenanya Dispenda sebutnya, akan terus menggenjot pendapatan dari sektor ini hingga bisa terealisasi 100 persen.

Caranya, dengan terus mendorong WP untuk sadar pajak. Begitu juga untuk akurasi data, Dispenda akan memberdayakan tim semaksimal mungkin. Dengan cara itu, ia yakin realisasi PBB bisa sesuai target bahkan melampaui. “Kita programkan peningkatkan PAD dari PBB, karena kita perkirakan realisasi hingga 30 September mendatang dapat melebihi target yang dibebankan,” ujarnya.

Lebih jauh Oktorianis menjelaskan, ada beberapa BUMD yang belum mencapai target sama sekali, salah satunya yaitu PT Pertamina. Dari perusahaan itu, PBB yang ditargetkan bisa terealisasi mencapai Rp12 miliar.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ucok Hidayat mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB sudah dipegang langsung oleh Dispenda Palembang. Sebelumnya, PBB dikelola oleh Dirjen Pajak. “Untuk itu, kita harapkan agar perolehan pajak di kota ini bisa ditingkatkan,” tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster