Caleg dan Tes Kejujuran

 37 total views,  3 views today

OLEH SARONO P SASMITO

HARI-hari ini tahapan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif terus berjalan. Mereka yang telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) akau mengikuti Pemilu itu pada April 2014 mendatang.

Berkaitan dengan hal itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengingatkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk turut berkontribusi dalam menciptakan parlemen agar tidak diisi wakil rakyat yang korupsi.

Dia mengakui, DPR merupakan lembaga kedua yang dianggap memiliki catatan panjang menyangkut tindak korupsi, setelah Kepolisian RI yang menempati urutan pertama.

Bahkan, dia mengungkapkan, untuk kawasan ASEAN, parlemen di Indonesia juga dianggap sebagai lembaga legislatif yang paling korupsi dibanding negara lainnya.

Melihat fenomena itu kita berharap, KPU selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu harus mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan sistem pemilu di Indonesia. Tak hanya mencegah anggota DPR yang korupsi, kita juga mengharapkan KPU juga harus dapat mewujudkan hadirnya pemimpin bangsa ini yang memiliki integritas. Untuk itu misalnya KPU dapat melaksanakan dengan mengambil langkah berupa tes kejujuran terhadap calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden. Melalui langkah tersebut dapat mengurangi potensi lahirnya anggota parlemen maupun pemimpin bangsa ini yang korupsi.

Selain mendorong terlaksananya sistem pemilu yang jujur dan adil, kita juga menilai, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peserta pemilu yang diduga melakukan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain kita juga melihat ketidakmampuan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014 makin jelas. Buktinya pelaksanaan tahapan pemilu yang kerap tidak sesuai jadwal, salah satunya terlihat pada ketidaksiapan dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

Tercatat, hingga saat ini hanya 165 kabupaten/kota yang menyatakan kesiapannya untuk menetapkan DPT, sedangkan kabupaten/kota lainnya yang mencapai 332 daerah belum siap.

Kita juga mendengar anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU akan berupaya maksimal dalam mempergunakan waktu yang tersedia selama sebulan untuk memperbaiki data daftar pemilih. Sebagaimana diketahui, KPU bersama DPR memutuskan untuk menunda penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota yang semula tanggal 13 September, lalu menjadi 30 hari ke depan.

Kita mengharapkan daerah yang sudah maupun belum menetapkan DPT itu semua harus memeriksa datanya kembali. Nanti akan ada penetapan bagi yang belum dan penetapan kembali bagi yang sudah. Kalau mengacu pada Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), hingga Senin (16/9) lalu, tercatat, pemilih yang sudah terdata di KPU sudah ada 133.775.261 orang. Namun, data itu masih dianggap bermasalah dan masih memerlukan perbaikan. Data masuk dalam DPT Sidalih sudah ada 133.775.261 pemilih. Kalau asumsi kita terhadap jumlah DPT sebanyak 187 juta, maka itu sudah 71,16 persen. Moga semua centang perenang itu dapat diperbaiki oleh KPU.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com