Wakil DPRD : 10 Raperda Sudah Hampir Final

 331 total views,  2 views today

Wakil-Ketua-II-DPRD-Musirawas,-Suhari-S-Pt

Wakil Ketua II DPRD Musirawas, Suhari S Pt

MUSIRAWAS | KS-Sepuluh Rencana Peraturan Daerah (Raperda), yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musirawas sampai saat ini sudah hampir final. Namun, ada juga beberapa Raperda yang saat ini belum selesai.

Demikian dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musirawas, Suhari kepada wartawan ketika dihubungi melalui telepon gengamnya, Minggu (15/9).

Menurutnya, Raperda sudah ditargetkan dapat diselesaikan dalam bulan ini. Namun ada beberapa Raperda yang mesti dikonsutasikan ke pusat.

“Ada Raperda yang mesti di konsultasikan dulu ke pusat seperti Raperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara. Dua Raperda ini mungkin prosesnya belum bisa diselesaikan dalam bulan ini,” kata Suhari.

Legislator dari PKS ini juga menyampaikan bahwa konsultasi dimaksud agar jangan sampai perda tersebut nantinya bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, untuk itu perlu minta petunjuk teknisnya dari pusat.

“Mengenai pengelolaan Badan Penanggulangan Daerah (PBD), nantinya langsung di pimpin Sekretaris Daerah (Sekda) namun dalam pelaksanaan teknis akan ditunjuk pejabat tersendiri yang khusus mengelola badan tersebut. Untuk Raperda tentang revisi perda Kades yang ada perubahan salah satunya mengenai syarat calon Kades yang berubah yakni harus tinggal di Desa bersangkutan minimal 6 bulan dibuktikan dengan KTP walaupun bukan warga asli desa tersebut,” jelas Suhari.

Sepuluh Raperda dimaksud antara lain, Raperda tentang Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Raperda tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Reperda tentang Pedoman pembentukan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kemudian Revisi Perda tentang Pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa. Raperda tentang Susunan orgnaisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Raperda tentang Susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah. Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara. Raperda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan serta Raperda tentang Izin Usaha jasa konstruksi.

Teks : Faisol

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster