Pemkot Kembali Raih WTP

 222 total views,  2 views today

kantor-walikota

Gedung Walikota Palembang | Dok KS

PALEMBANG, KS-Pemerintah Kota (pemkot) Palembang, kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).

Penghargaan ini diterima oleh Wakil Wali Kota (wawako) Palembang, Harnojoyo dari Wakil Presiden (Wapres), Boediono di Jakarta. Harnojoyo menyebut, penghargaan itu diterima pemkot karena adanya komitmen untuk pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

“Ini ketiga kalinya kita mendapatkan predikat WTP, WTP itu opini tertinggi dalam laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK,” kata Harno yang dibincangi, kemarin.

Ia menyebut, opini WTP yang diberikan BPK itu dilakukan atas audit yang telah mereka lakukan sebelumnya terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemkot Palembang tahun anggaran 2012.

Keberhasilan meraih opini WTP sebutnya, juga karena kerja keras semua staf dan pegawai dilingkungan pemkot. Karenanya kata dia, pemkot berterima kasih atas kinerja yang diberikan tersebut.

Ia berharap kedepan, penghargaan ini dapat memicu semua pegawai di lingkungan pemkot, untuk meningkatkan kinerja mengingat integritas dan kompetensi merupakan syarat mutlak bagi perkembangan daerah.

“Opini WTP ini kita raih, bukan dengan mudah. Ini kita dapatkan karena kerja keras yang ditunjukkan semua pegawai, dan konsistensi mereka dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri mengatakan, kalau pemerintah daerah mau mendapatkan opini WTP dari BPK maka harus memenuhi berbagai syarat. Syarat nya, dalam pengelolaan keuangan daerah, harus menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan.

“Dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan,”jelasnya.

Ia menyebut, opini WTP yang diberikan BPK ini bisa meningkatkan citra pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sebab opini itu, bisa diartikan masyarakat sebagai kinerja aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa.

“Kewajaran dalam suatu laporan keuangan, tergantung dari kesepakatan target program dan kriteria yang telah ditentukan bersama. Kriteria tersebut antara lain, memenuhi standar akuntansi pemerintah, dan tidak menyesatkan seperti ada laporan yang jujur, tidak ada yang disembunyikan, angka yang disajikan wajar dan mengacu standar yang dipakai negara lain,”tukasnya.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster