Anggaran Bawaslu Jadi Polemik

 305 total views,  2 views today

anggaran

Ilst.

PALEMBANG, KS-Pencairan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi polemik. Itu lantaran Komisi I DPRD Sumsel, sebagai komisi terkait tidak pernah memberikan persetujuan untuk pencairan dana bagi Bawaslu tersebut.

Komisi I sendiri, sempat berang dengan Bawaslu karena pengajuan anggaran untuk PSU tersebut tidak melalui Komisi I. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Ali A Rasyid, harusnya pengajuan dan persetujuan anggaran untuk Bawaslu menjadi kewenangan Komisi I.

Sebab KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggaran pemilu adalah mitra dari Komisi I. Sehingga pengajuan dan persetujuan anggarannya kata Ali Rasyid, menjadi kewenangan Komisi I.

“Karenanya kita akan minta penjelaskan kepada Bawaslu, terkait anggaran yang mereka gunakan. Dana hibah yang mereka gunakan itu, dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumsel yang berarti uang rakyat. Sebab itu, Bawaslu harus menjelaskannya,” kata politisi Partai Hanura ini, kemarin.

Yang disesalkan Komisi I jelasnya, pengajuan anggaran dana hibah oleh Bawaslu itu tidak dilakukan melalui mereka. Padahal Bawaslu adalah mitra kerja mereka. “Bawaslu, sudah menyalahi prosedur dalam pengajuan dan pencairan anggaran. Kita akan minta penjelasan Bawaslu, terkait hal itu,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, untuk penyelenggaraan PSU pemilukada Sumsel, dianggarkan dana Rp42 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel. Sedangkan untuk Bawaslu, mendapatkan Rp40 miliar.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya menyebut Bawaslu tidak menyalahi prosedur dalam pengajuan anggaran tersebut. Ia beralasan, status Bawaslu bukanlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sehingga pengajuan dan pencairan anggaran, dilakuan Bawaslu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel. “Itu juga sudah kita konsultasikan ke BPKAD. Karenanya, usulan anggaran itu kita sampaikan ke BPKAD. BPKAD lah yang mengajukan anggarannya, ke dewan,” sebutnya.

Andika menegaskan, Bawaslu siap memberikan penjelasan kepada Komisi I DPRD Sumsel terkait pengajuan, pencairan dan penggunaan anggaran yang digunakan Bawaslu tersebut.

“Namun saat ini, kami fokus dulu untuk menyiapkan laporan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan PSU. Setelah itu, akan kami jelaskan ke Komisi I. Namun penggunaan anggarannya, sudah kami laporkan ke Pemprov Sumsel dan sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.

Andika memastikan, Bawaslu selama ini tidak ada masalah dengan Komisi I DPRD Sumsel. Malahan sebutnya, Bawaslu selalu menjalin komunikasi yang baik dengan dewan. “Namun apa yang disampaikan Komisi I terkait persoalan anggaran, tentu akan menjadi perhatian kami,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster