KPU Tunggu Dana dari Pemprov

 292 total views,  2 views today

kpu

PALEMBANG, KS-Walau pun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel), maupun pemungutan suara ulang (PSU) sudah selesai dilaksanakan bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, sudah menyelesaikan rekapitulasi suara namun honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) belum dibayarkan.

KPU Sumsel beralasan, honor itu belum dibayarkan karena mereka masih menunggu anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, sebesar Rp11 miliar. “Kemungkinan dalam dua atau tiga hari kedepan, anggaran dari pemprov itu sudah di kucurkan. Dana itulah, yang akan kami pakai untuk membayar honor PPK dan PPS,” jelas Sekretaris KPU Sumsel, HM Daud HD yang dibincangi usai rapat dengan Komisi I DPRD Sumsel, Jumat (13/9).

Bagaimana dengan dana Rp42 miliar, yang sudah di kucurkan oleh Pemprov Sumsel sebelumnya ?, ia menyebut, anggaran itu semuanya sudah habis terpakai untuk penyelenggaraan PSU baik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.  “Saat ini, kita sedang mengumpulkan laporan. Jika nanti, ada kelebihan tentu akan kami laporkan kembali,” ungkapnya.

Sampaikan ke MK

Ia juga menjelaskan, sesuai tahapan pada Senin (16/9) nanti, KPU akan menyampaikan hasil rekapitulasi suara PSU dan penggabungan suara  hasil PSU dan non PSU ke Mahkamah Konstitusi (MK).  “Laporan itu, sesuai dengan perintah MK dalam putusan selanya. Laporan ini, akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU Sumsel ke MK,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah mengatakan untuk pelaksanaan PSU pemilukada Sumsel, 4 September lalu, KPU Sumsel mendapatkan kucuran dana sebesar Rp42 miliar dari APBD Sumsel.

“Bantuan itu, diambil dari belanja hibah pada APBD Sumsel 2013. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), diperbolehkan  mendahului perubahan anggaran. Di APBD induk, sebelumnya sudah dianggarkan untuk dana untuk putaran kedua pemilukada Sumsel. Nah, di APBD perubahan nanti akan dirubah anggaran untuk putaran kedua itu menjadi anggaran PSU,” jelas Yuswar.

Sementara untuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang di kucurkan dari APBD Sumsel untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, bukan menjadi kewenangan mereka.

“Itu menjadi tanggungjawab komisi lain, sebab pengajuan hibahnya tidak melalui kita. Kita juga tidak tahu, berapa besaran dana hibah untuk Bawaslu. Namun kami mengingatkan kepada mereka, dana itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti mereka akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster