Dewan Panggil KPU dan Bawaslu

 252 total views,  2 views today

kpu

PALEMBANG, KS-Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel,  guna meminta penjelasan penggunaan dana hibah pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 4 September 2013.

“Rencananya, besok (Jumat) kami akan memanggil KPU Sumsel untuk mempertanyakan dana hibah yang digunakan pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, 4 September lalu,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Ali A Rasyid ketika dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (12/9).

Menurut dia, saat ini dewan sedang membahas APBD perubahan Sumsel 2013. Karena KPU sebagai mitra kerja Komisi I, makanya mereka minta penjelasan mengenai anggaran yang telah digunakan, meskipun itu dana hibah.  “Dana hibah ini menyangkut anggaran APBD dan uang rakyat, karena itu mereka meminta penjelasannya,” kata politisi Partai Hanura tersebut.

Ia mengatakan, selain KPU, mereka juga akan memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel untuk mempertanyakan anggaran pelaksanaan PSU yang digunakan oleh lembaga tersebut.  “Kalau anggaran untuk Bawaslu ini, yang kami sesalkan tidak mengajukan ke Komisi I DPRD Sumsel, padahal mereka itu adalah mitra kerja kami,” ujarnya.

Ia menilai, karena anggaran untuk Bawaslu Sumsel ini tidak melalui Komisi I DPRD Sumsel tentunya menyalahi prosedur, karena itu mereka akan mempertanyakan hal tersebut. Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, kalau Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumsel telah mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, 4 September 2013 sebesar Rp89,54 miliar.

Dana hibah untuk pemungutan suara ulang itu dengan rincian penerima terdiri atas KPU, Bawaslu, Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya. Untuk KPU anggaran dialokasikan sebesar Rp42,54 miliar, Bawaslu Rp40,75 miliar, Polda Sumsel Rp6 miliar dan Kodam II Sriwijaya sebesar Rp250 juta.

Sebagai informasi, PSU dilaksanakan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan selanya terhadap sengketa pemilukada Sumsel. Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Sumsel menyelenggarakan PSU di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster