Satu Suara Dihargai Rp504

 252 total views,  4 views today

DUIT

PALEMBANG, KS-Partai politik di Sumatera Selatan (Sumsel), bakal kembali tersenyum lebar. Pasalnya, mereka bakal mendapatkan dana segar untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2014. Sebab Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumsel, bakal mengucurkan dana bantuan untuk semua parpol di Sumsel yang memiliki kursi di DPRD Sumsel.

Dana bantuan ini menurut Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing, diberikan setiap tahunnya kepada setiap parpol yang memiliki kursi di dewan.

“Bantuan yang diterima, berbeda antara satu parpol dengan parpol lain sebab tergantung dengan banyaknya suara yang mereka dapatkan dari hasil pileg 2009 lalu. Satu suara dihitung Rp504. Kita sudah menganggarkan dana Rp1,5 miliar untuk bantuan parpol ini di APBD Sumsel,” jelas Laonma ketika dibincangi, Senin (9/9).

Namun untuk pencairan dana bantuan ini terang Laonma, semua parpol penerima bantuan harus terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan administrasi seperti laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebelumnya.

Selanjutnya, akan ada surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Sumsel. “Jika semua syarat itu belum lengkap, maka dana yang diminta belum bisa di cairkan,” tegasnya.

Kapan dana bantuan ini, mulai di cairkan ?, Laonma menyebut, belum bisa memastikan. Sebab surat permohonan masing-masing parpol baru masuk seminggu selalu. Namun ia menegaskan, bantuan itu akan di cairkan dalam waktu dekat.

“Kami berharap, bantuan ini ini digunakan oleh parpol dengan sebaik-baiknya. Karena, dana tersebut dipergunakan untuk operasional dan pendidikan politik, yang sudah diatur berdasarkan ketentuan pedoman parpol,” harapnya.

Sementara  itu Kepala Badan Kesbangpol Sumsel,  Ikhwanuddin menjelaskan,  dana bantuan itu hanya akan diterima oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD Sumsel hasil pemilu 2009 lalu.

Di DPRD Sumsel sendiri, ada 13 parpol yang memiliki kursi yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Gerinda, PKPB dan PPRN.

“Semua parpol itu, di wajibkan melaporkan penggunaan dana bantuannya. Laporan pertanggungjawaban itu, menjadi syarat untuk pencairan dana bantuan tahun berikutnya. Selain syarat itu, parpol juga diharuskan mengajukan surat permohonan kemudian akan mendapatkan rekomendasi dari Kesbangpolinmas,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster