Kasus CPNS Libatkan Bekas Walikota

 245 total views,  2 views today

cpns

PAGARALAM  KS-Seiring berlangsungnya proses demi proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2009, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam, memastikan akan ada 10 tersangka dalam keterkaitan kasus tersebut. Ada keterlibatan bekas walikota daerah setempat.

“Para tersangka yang akan ditetapkan itu sebagian besar pejabat, bahkan  pernah menduduki kursi nomor satu di Tanah Besemah ini,” ungkap Kejari Kota Pagaralam Ranu Indra SH didampingi Kasi Pidsus Hafid SH dan Kasi Intel Een SH, Rabu (4/9) kemarin.

Kata Kajari,  sejauh ini pengusutan kasus dugaan korupsi penerimaan CPNS formasi 2009 melalui jalur honorer yang  sudah diberhentikan Pemkot Pagaralam secara sepihak masih dalam tahap penyidikan.

“Ada dua kasus yang muncul dalam persoalan perekrutan PNS di lingkungkan Pemkot Pagaralam, yakni tindak pidana korupsi (Pidkor) masih dalam tahap penyidikan dan tindak pidana umum (Pidum) ditangani pihak Polres dengan satu tersangka,” ia membeberkan.

Lanjutnya, memang cukup banyak pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi penerimaan PNS Pagaralam. Sementara dahulunya pernah menduduki jabatan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yaitu Musridi Muis SH,  mantan kepala BKD. Kemudian  Drs Yanhepta, mantan Kabid Formasi yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial, Drs M Herizon sekretaris Dinas Kebersihan dan Pemakaman, dan Drs Herlan MM menjabat Asisten III.

Selain itu, lanjut dia, diluar lembaga tersebut ada lagi diantaranya, mantan Sekda Kota Pagaralam Drs H A Fachri MM, dan mantan Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris MM.

“Pihak Kejari Kota pagaralam  telah melayangkan surat panggilan untuk mantan Walikota Djazuli Kuris  dan mantan Sekda Drs H A Fachri MM,” kata Ranu.

Namun begitu, sambung Hafid, semuanya masih sebatas calon tersangka, karena masih menunggu hasil pemeriksaan saksi maupun sejumlah pejabat yang menjadi penangguang jawab saat penerimaan PNS dimaksud.

“Akibat adanya kebijakan ini, kerugian negara cukup besar hinggamiliaran rupiah. Sementara penyebab kerugian ini akibat mengeluarkan kebijakan yang salah atau melanggar peraturan yang berlaku,”jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) guna mengetahui dengan pasti adanya kerugian Negara.

“Memang, dalam permainan ini cukup jelas sudah  terstruktur, rapi dan direncankan dengan matang. Tetapi terganjal dengan munculnya peraturan baru dengan peralihan Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara ketika dilakukan pengecekan terhadap 10 PNS yang sudah di SK-kan Walikota tersebut, ternyata tidak terdaftar di BKN,” kata Hafid seraya menambahkan  kesepuluh PNS yang dipecat ini merupakan korban, karena mereka itu bukan sekedar mengalami kerugian secara moril tapi ada dugaan kuat terjadi gratifikasi.

Teks : Antoni Stefen

Editor:Rinaldi Syahril





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster