Pemprov Ancam Berikan Sanksi

 340 total views,  2 views today

 

PALEMBANG, KS -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengancam akan memberikan sanksi kepada perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya, untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, 4 September.

“Sanksi jelas ada, karena itu  sudah ada keputusan Gubernur Sumsel yang dikuatkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin yang dibincangi usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Selasa (3/9).

Sebelumnya, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 270/1781/II/2013 tanggal 30 Juli, yang isinya menetapkan Rabu, 4 September sebagai hari libur di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan PSU yakni di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, OKU Selatan. SK Gubernur itu menindaklanjuti SK Mendagri Nomor 270-6456 tahun 2013.

Lalu apa sanksi, yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan SK tersebut ?, Alex tidak menyebutkannya. “Itu akan kita pikirkan. Yang pasti, ada sanksinya,” tegasnya.

Namun kebijakan itu jelas Alex, tidak berlaku untuk institusi pelayanan publik seperti puskesmas, kantor pos dan lainnya.  Mereka di izinkan untuk tetap beroperasi, namun manajemen perusahaan itu harus mengatur ulang jam kerja karyawannya sehingga mereka bisa tetap menggunakan hak pilihnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Andika Pranata Jaya  mengatakan memang tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan meliburkan karyawannya saat penyelenggaraan PSU.

Namun jika suatu institusi, tidak meliburkan karyawannya saat penyelenggaraan PSU itu kata Andika sama saja manajemen perusahaan tersebut menghalang-halangi karyawannya untuk menggunakan hak konstitusinya.  “Jika mereka menghalang-halangi, seorang warga negara untuk menggunakan hak konstitusinya maka sanksinya sudah diatur dalam Undang-undang (UU),” jelasnya.

Kalau pun suatu institusi tidak menerapkan kebijakan libur bagi karyawannya, saat PSU maka kata Andika, manajemen perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilih.  “Caranya dengan mengatur jam kerja karyawan, sehingga mereka tetap bisa menggunakan hak pilih,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster