PSU Ditetapkan Hari Libur

 141 total views,  4 views today

iavlltlb

PALEMBANG, KS -Untuk memudahkan masyarakat, menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel), 4 September mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur untuk di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan PSU.

Keputusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan (SK) Gubernur Sumsel tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Palembang, Prabumulih, Bupati OKU, Bupati OKU Timur dan Bupati OKU Selatan.

Dalam surat tersebut diminta kepada semua kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan PSU, untuk menyebar luaskan keputusan itu. Kepala Biro Humas dan Protokuler Pemprov Sumsel, Irene Camelny Sinaga ketika di konfirmasi, Senin (2/9), membenarkan adanya SK tersebut.

“Ya, gubernur sudah mengeluarkan SK yang isinya menetapkan hari Rabu (4/9) sebagai hari libur. Namun ini hanya berlaku, untuk daerah yang menyelenggarakan PSU yaitu di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan,” jelas Irene.

Ia menyebut, keputusan itu diambil untuk memudahkan masyarakat menggunakan hak konstitusinya.  Dengan diliburkannya hari H PSU tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat.

Ditempat terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Andika Pranata Jaya menyebut, setiap instansi baik pemerintah maupun swasta wajib hukumnya memberikan kemudahan bagi karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kalau memang ada instansi, yang tidak meliburkan karyawannya saat PSU nanti tidak masalah. Namun harus mengatur waktu kerja karyawannya, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya saat PSU nanti,” kata Andika.

Bagaimana jika ada instansi yang menghalangi karyawannya, menggunakan hak pilih. Andika menyebut, pimpinan instansi tersebut bisa dikenakan sanksi. Sanksinya kata Andika, sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

“Jika karyawan diminta tetap kerja saat pemungutan suara, sama saja itu menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak konstitusinya dan bisa dikenakan sanksi. Namun kita yakin, semua pihak bisa memahami pentingnya PSU ini sehingga tidak ada yang berupaya untuk menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih,” tukasnya.

PALEMBANG, KS -Untuk memudahkan masyarakat, menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel), 4 September mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur untuk di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan PSU.

Keputusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan (SK) Gubernur Sumsel tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Palembang, Prabumulih, Bupati OKU, Bupati OKU Timur dan Bupati OKU Selatan.

Dalam surat tersebut diminta kepada semua kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan PSU, untuk menyebar luaskan keputusan itu. Kepala Biro Humas dan Protokuler Pemprov Sumsel, Irene Camelny Sinaga ketika di konfirmasi, Senin (2/9), membenarkan adanya SK tersebut.

“Ya, gubernur sudah mengeluarkan SK yang isinya menetapkan hari Rabu (4/9) sebagai hari libur. Namun ini hanya berlaku, untuk daerah yang menyelenggarakan PSU yaitu di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan,” jelas Irene.

Ia menyebut, keputusan itu diambil untuk memudahkan masyarakat menggunakan hak konstitusinya.  Dengan diliburkannya hari H PSU tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat.

Ditempat terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Andika Pranata Jaya menyebut, setiap instansi baik pemerintah maupun swasta wajib hukumnya memberikan kemudahan bagi karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kalau memang ada instansi, yang tidak meliburkan karyawannya saat PSU nanti tidak masalah. Namun harus mengatur waktu kerja karyawannya, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya saat PSU nanti,” kata Andika.

Bagaimana jika ada instansi yang menghalangi karyawannya, menggunakan hak pilih. Andika menyebut, pimpinan instansi tersebut bisa dikenakan sanksi. Sanksinya kata Andika, sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

“Jika karyawan diminta tetap kerja saat pemungutan suara, sama saja itu menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak konstitusinya dan bisa dikenakan sanksi. Namun kita yakin, semua pihak bisa memahami pentingnya PSU ini sehingga tidak ada yang berupaya untuk menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster