Selesaikan Relokasi Pedagang Nasgor PSCC Pemprov di Deadline Satu Minggu

17 total views, 3 views today

pscc

Gedung PSCC Palembang

PALEMBANG, KS-Komisi I DPRD Sumsel meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), untuk segera menyelesaikan relokasi pedagang nasi goreng di lokasi Palembang Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Mereka mendesak dalam waktu satu minggu kedepan, Pemprov Sumsel sudah menggelar rapat bersama pihak terkait mencari solusi relokasi pedagang tersebut. Permintaan itu, termasuk satu dari tiga kesimpulan rapat yang diambil Komisi I DPRD Sumsel dalam rapat bersama paguyuban nasi goreng eks GOR dan Pemprov Sumsel, di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Selasa (27/8).

“Kita minta Pemprov Sumsel paling lambat 1 minggu melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Palembang dan pihak ketiga untuk membahas relokasi pedagang nasi goreng untuk mencari tempat strategis untuk berjualan,” kata Yuswar.

Menurutnya, relokasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya bahwa pihak pertama dalam hal ini Pemprov harus menyiapkan relokasi pedagang jika keberadaan mereka sudah mengganggu pembangunan di kawasan PSCC.

Selain itu kata Yuswar, Komisi I juga meminta Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk menyiapkan tempat yang representatif, untuk pedagang nasi goreng di lokasi PSCC nantinya.

“Relokasi ini kan sifatnya hanya sementara, namun kita minta relokasi sementara ini juga harus mempertimbangkan tempat yang ramai pengunjung, dan juga jika dimungkinkan penempatan pedagang masih di satui lokasi, jika tidak mungkin, diupayakan lokasinya berdekatan. Kemudian nantinya, PSCC harus tetap menyiapkan lahan untuk pedagang nasgor,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar lebih tertib, komisi I juga meminta data fix pedagang yang berjualan di lokasi PSCC. “Hal ini untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan situasi saat ini,” kata politisi PKS ini.

Sementara itu, pendamping hukum Paguyuban Nasgor PSCC, Mualimin mengungkapkan, pedagang nasgor menolak ganti rugi Rp 25 juta yang ditawarkan Pemkot Palembang, dan hingga saat ini katanya, belum ada satu pun anggota paguyuban nasgor yang mengambil uang ganti rugi tersebut.

“Dari awal kita tidak pernah bicara ganti rugi, karena kami berpatokan pada perjanjian kerjasama Pemprov Sumsel dengan PT Gisi selaku pengelola PSCC, yang menyatakan pedagang nasgor hanya direlokasi jika sudah mengganggu pembangunan, dan sifatnya hanya sementara.

“Kami juga menilai mediasi yang dilakukan Pemkot Palembang tidak legal, karena dari awal perjanjian kerjasama dilakukan oleh Pemprov Sumsel dengan PT Gisi bukan dengan Pemkot Palembang, dan masalah ini bukanlah tanggung jawab Pemkot Palembang,’ katanya.

“Selain itu, uang ganti rugi Rp 25 juta tidak dapat menjamin keberlangsung hidup pedagang, dan malah akan menghilangkan kekhas-an pedagang nasi goreng yang sudah terbangun selama ini,” ujarnya.

Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman yang hadir dalam rapat tersebut, secara spontan langsung menjadwalkan pertemuan dengan paguyuban pedagang nasgor eks GOR dengan mengundang pihak terkait lainnya pada Jumat (30/8). “Jumat rapat koordinasinya dengan melibatkan pihak terkait seperti Pemkot Palembang dan lainnya, sementara untuk pendataan pedagang, Pemprov sudah memiliki data fixnya,” tandasnya.

PALEMBANG, KS-Komisi I DPRD Sumsel meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), untuk segera menyelesaikan relokasi pedagang nasi goreng di lokasi Palembang Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Mereka mendesak dalam waktu satu minggu kedepan, Pemprov Sumsel sudah menggelar rapat bersama pihak terkait mencari solusi relokasi pedagang tersebut. Permintaan itu, termasuk satu dari tiga kesimpulan rapat yang diambil Komisi I DPRD Sumsel dalam rapat bersama paguyuban nasi goreng eks GOR dan Pemprov Sumsel, di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Selasa (27/8).

“Kita minta Pemprov Sumsel paling lambat 1 minggu melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Palembang dan pihak ketiga untuk membahas relokasi pedagang nasi goreng untuk mencari tempat strategis untuk berjualan,” kata Yuswar.

Menurutnya, relokasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya bahwa pihak pertama dalam hal ini Pemprov harus menyiapkan relokasi pedagang jika keberadaan mereka sudah mengganggu pembangunan di kawasan PSCC.

Selain itu kata Yuswar, Komisi I juga meminta Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk menyiapkan tempat yang representatif, untuk pedagang nasi goreng di lokasi PSCC nantinya.

“Relokasi ini kan sifatnya hanya sementara, namun kita minta relokasi sementara ini juga harus mempertimbangkan tempat yang ramai pengunjung, dan juga jika dimungkinkan penempatan pedagang masih di satui lokasi, jika tidak mungkin, diupayakan lokasinya berdekatan. Kemudian nantinya, PSCC harus tetap menyiapkan lahan untuk pedagang nasgor,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar lebih tertib, komisi I juga meminta data fix pedagang yang berjualan di lokasi PSCC. “Hal ini untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan situasi saat ini,” kata politisi PKS ini.

Sementara itu, pendamping hukum Paguyuban Nasgor PSCC, Mualimin mengungkapkan, pedagang nasgor menolak ganti rugi Rp 25 juta yang ditawarkan Pemkot Palembang, dan hingga saat ini katanya, belum ada satu pun anggota paguyuban nasgor yang mengambil uang ganti rugi tersebut.

“Dari awal kita tidak pernah bicara ganti rugi, karena kami berpatokan pada perjanjian kerjasama Pemprov Sumsel dengan PT Gisi selaku pengelola PSCC, yang menyatakan pedagang nasgor hanya direlokasi jika sudah mengganggu pembangunan, dan sifatnya hanya sementara.

“Kami juga menilai mediasi yang dilakukan Pemkot Palembang tidak legal, karena dari awal perjanjian kerjasama dilakukan oleh Pemprov Sumsel dengan PT Gisi bukan dengan Pemkot Palembang, dan masalah ini bukanlah tanggung jawab Pemkot Palembang,’ katanya.

“Selain itu, uang ganti rugi Rp 25 juta tidak dapat menjamin keberlangsung hidup pedagang, dan malah akan menghilangkan kekhas-an pedagang nasi goreng yang sudah terbangun selama ini,” ujarnya.

Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman yang hadir dalam rapat tersebut, secara spontan langsung menjadwalkan pertemuan dengan paguyuban pedagang nasgor eks GOR dengan mengundang pihak terkait lainnya pada Jumat (30/8). “Jumat rapat koordinasinya dengan melibatkan pihak terkait seperti Pemkot Palembang dan lainnya, sementara untuk pendataan pedagang, Pemprov sudah memiliki data fixnya,” tandasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com