Plus Minus Pilkada Langsung

 292 total views,  2 views today

OLEH SARONO P SASMITO

ADA perkembangan menarik berdasarkan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengenai pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dilaksanakan secara demokratis. Namun, kajian itu juga mengungkapkan bahwa pilkada langsung membutuhkan pembiayaan yang begitu besar di kabupaten/kota maupun provinsi. Hal itu juga terasa pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, 4 September mendatang yang menyedot dana puluhan miliar rupiah.

Selain itu, pilkada langsung yang dilaksanakan di sekitar 500 kabupaten/kota ternyata membawa dampak negatif, yakni timbulnya berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik itu dipicu oleh adanya ketidakpuasan pihak yang dinyatakan kalah dalam pemilukada. Di sisi lain, pihak yang menang pun membawa dampak yang tidak kalah pentingnya, yakni berupaya melakukan pengumpulan dana, baik melalui cara-cara ilegal maupun legal. Inilah yang berujung pada korupsi.

Sementara itu, yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya sehingga timbul tindakan-tindakan anarkisme yang berakibat terjadinya kerusakan-kerusakan. Hal ini kemudian menyebabkan kohesivitas sosial bangsa Indonesia mengalami degradasi. Dari kenyataan-kenyataan itu, Lemhannas merasa keberatan dengan pemilukada langsung sekarang ini.

Oleh karena itu, Lemhannas merekomendasikan supaya dilakukan revisi terhadap pemilukada langsung yang dilaksanakan di sekitar 500 kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia sekarang ini. Lemhannas pun sudah mengajukan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dari Kemendagri sendiri sejauh ini belum ada laporan perkembangannya.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan revisi pemilukada langsung itu, intinya bisa dilakukan secara bertahap. Perlu disadari, jumlah DPRD itu sangat banyak, yakni sekitar 500 kabupaten/kota. Sebagai solusinya sementara ini, pemilihan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, sedangkan pemilihan gubernur dilakukan secara langsung. Bagi Lemhanas, langkah seperti itu tidak ada masalah.

Untuk itu, diperlukan wacana dan diskusi politik karena Lemhannas bukan institusi politik. Sebagai keputusan politik, maka harus diputuskan secara politik di DPR karena hal ini menyangkut undang-undang dan hajat hidup orang banyak.

Jadi, Lemhannas mengusulkan agar pilkada yang berjalan secara langsung selama ini perlu ditinjau kembali dengan alasan, pelaksanaan pilkada langsung menimbulkan kerusuhan dan memerlukan biaya besar yang berdampak multiefek.

Yang juga perlu diperhatikan secara serius, berdasarkan temuan Kemendagri dan penelitian Lemhannas bahwa wali kota/bupati mempunyai wakil yang dipilih secara paket, 50 persen berpisah di tengah jalan. Artinya, demokrasi yang dilakukan lewat perhelatan pilkada secara langsung yang menghabiskan dana triliunan rupiah dan mengurangi kohesivitas bangsa Indonesia di daerah, berpotensi dapat menimbulkan konflik horizontal bisa menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan yang selama ini digembar-gemborkan Lemhannas selalu dipelihara pun cenderung mengalami degradasi. Oleh sebab itu, Lemhannas merasa perlu mengingatkan bahwa merupakan kerugian bagi bangsa Indonesia kalau pilkada langsung diteruskan. Kondisi seperti ini sedikit banyak harus kita cermati sebab hal itu berkaitan dengan nasib dan eksistensi bangsa dan negara ini di masa depan.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster