Rp1,4 T Fitnah dan Pembodohan

 186 total views,  2 views today

MK

PALEMBANG, KS -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut adanya penggunaan dana APBD Sumsel sebesar Rp1,4 trilyun, sehingga mendasari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, mendapatkan perhatian pengacara senior asal Sumsel, Dindin Suudin.

Menurutnya, putusan MK tersebut harus dikaji ulang. Bagi pasangan calon lainnya pun  kata Dindin, harus dewasa dalam menanggapinya. Bukan malah sebaliknya, memberikan pelajaran politik yang salah dan tidak benar bagi msayarakat.

“Informasi yang salah akan membawa dampak buruk bagi demokrasi dan jalannya pemerintahan di Sumsel. Kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Dindin yang dibincangi, Minggu (25/8).

Bagi dia, jika ada pihak yang menjadikan putusan MK sebagai tindakan korupsi, adalah sebuah fitnah yang tidak mendidik masyarakat. Aksi tersebut sangat berbahaya karena membuat masyarakat kecewa terhadap penegakan hukum di Indonesia karena seolah-olah ada warga yang kebal terhadap hukum.

“Harusnya obyektif bahwa ini tidak atau belum bisa dikatakan korupsi karena untuk menentukan korupsi atau tidaknya harus melalui proses dahulu seperti pemeriksaan BPK untuk melihat ada atau tidak kerugian negara, proses lainnya,” jelasnya.

Dindin pun menganggap putusan MK, merupakan keanehan karena dalam putusannya, PSU dilakukan hanya di OKU Timur, OKU, Palembang, Prabumulih, dan satu kecamatan di OKU Selatan. Jika terdapat kampanye terselubung menggunakan dana APDB, harusnya MK memutuskan menggelar PSU di daerah yang dimenangkan pasangan Alex-Ishak.

Ada apa dengan MK?, tanya Dindin. Bukankah seharusnya PSU dilakukan di daerah dimana pasangan dari Alex-Ishak unggul. Namun nyatanya, PSU dilakukan di daerah dimana pasangan dari Derma unggul jauh dari pasangan Alex-Ishak.  Sedangkan untuk Kota Palembang, pasangan Alex-Ishak hanya unggul tipis dari ESP. “Putusan MK ini membuat kita bingung saja,” ungkapnya.

Kemudian lanjutnya, dana Bansos Rp1,4 trilyun yang disebut digunakan untuk kampanye, perlu dipertanyakan lagi. Sebab Di dalam bansos tersebut terdapat dana BOS, sekolah dan berobat gratis, bantuan kepada polisi/TNI, bantuan kepada ormas dan lembaga keagamaan.

“Apakah bantuan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi, padahal secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana tersebut peruntukannya telah disahkan oleh DPRD,”ucapnya.

Seandainya dana bantuan tersebut dikatakan sebagai tindakan korupsi, maka seluruh anggota Banggar DPRD harus ikut juga mempertanggungjawabkannya karena mereka mensahkan anggaran yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

“Saya tanya, ada atau tidak anggaran di kabupaten/kota lain untuk peruntukan yang sama. Kalau ada ya artinya sama saja, hanya beda cara pengeluarannya saja. Misalnya, di OKU Timur, ada atau tidak anggaran itu, kalau ada artinya sama saja. Tinggal sah atau tidaknya saja, tapi kalau sudah disetujui dewan artinya sah,” ujarnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster