Inspektorat Akan Panggil Kepala BKD OKI

 410 total views,  4 views today

okiKAYUAGUNG-KS– Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), H Nehru BHM Saleh SSos, berjanji akan memanggil Kepala BKD OKI, Zaid Kamal, terkait isu miring mutasi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Nehru, seharusnya pihak BKD tidak perlu menghindar saat hendak dikonfirmasi, apalagi harus kabur dengan lewat pintu belakang. Hal ini menandakan bahwa pihak BKD justru bersalah.

“Padahal kalau memang kepala dinas sibuk tidak bisa ditemui bisa diarahkan kepada bawahannya yang membidangi masalah mutasi tersebut bukannya menghindar,” sesalnya.

Ia menambahkan, dengan adanya sikapnya tersebut, BKD OKI akan merasa dirugikan, karena akan muncul opini yang buruk, sementara BKD sendiri tidak mau memberikan klarifikasi guna pemberitaan yang berimbang.

Sebagai kepala Inspektorat Kabupaten OKI, lanjut Nehru, pihaknya berjanji akan segera memannggil Kepala BKD OKI, untuk dimintai keterangan mengenai kebenaran isu tersebut, sehingga permasalahan ini jelas dan tidak lagi menjadi simpang siur.

Sementara itu, Juni Alpansuri, politisi Partai Hanura dari Komisi I, mempertanyakan terkait adanya kepala BKD OKI enggan memberikan klarifikasi terkait masalah mutasi.

“Kalau menghindar terus nantinya akan menjadikan opini publik yang buruk terhadap BKD OKI,” ucapnya.

Sebaiknya, sambung Juni, pihak BKD dalam hal pelantikan mutasi jabatan harus berkoordinasi dan menjalin komunikai yang baik dengan sejumlah instansi yang akan diusulkan untuk dipromosikan jabatannya, sehingga mutasi jabatan tersebut sesuai kebutuhan dengan bidang dan prestasinya masing-masing.

“Bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Saya juga menilai banyaknya nama-nama usulan awal yang direkomendasi oleh pihak Disdik, namun diganti dengan nama-nama lain. Ini menandakan antara pihak BKD OKI dan Disdik tidak pernah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga wajar saja hal ini menuai protes bagi guru yang semula masuk daftar usulan awal namun batal dilantik karena digantikan dengan nama yang lain,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan S Krisnaldi SH, politisi partai Golkar, anggota Komisi II. Menurutnya, pihak BKD seharusnya memberikan informasi terkait isu miring mengenai mutasi beberapa waktu lalu, yang sudah dimuat beberapa kali dalam pemberitaan.

“Sekecil apapun informasi pihak BKD wajib memberikannya untuk kepentingan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui persoalan yang selama ini membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa nama usulan awal banyak tidak dilantik, justru yang dilantik nama-nama lain,” keluhnya.

Teks : Emil Hidayat

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster