Ekonomi Indonesia di Ambang Bangkrut

 171 total views,  2 views today

OLEH SARONO P SASMITO

HARI-hari ini perekonomian kita bukanlah menunjukkan kondisi yang membaik. Pada kenyataannya makin tingginya rasio pembayaran utang atau debt service ratio (DSR) yang kini mencapai 41,4 persen menunjukkan perekonomian Indonesia sudah berada pada tahap lampu kuning.

Menurut pakar ekonomi Destry, saat ini, Indonesia masih memiliki anggaran untuk kebutuhan pembangunan sebesar 56 persen lebih setelah dikurangi oleh rasio pembayaran utang. Namun, bila tim menteri di bidang ekonomi gagal melakukan perubahan terhadap situasi ekonomi saat ini, maka bukan tidak mungkin rasio pembayaran utang akan makin besar dan anggaran pembangunan bakal terus berkurang.

“Harus ada evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri bidang ekonomi. Apakah mereka mampu membantu Presiden SBY dalam mengatasi masalah utang dan juga defisit neraca perdagangan. Bila tidak mampu, tentu mesti ada konsekuensinya supaya situasi bisa segera diperbaiki,” ujar Destry.

Ia mengingatkan, buruknya infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lainnya, menjadi faktor yang ikut mendorong lemahnya kinerja ekspor, sementara untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan penunjang industri di dalam negeri, sebagian besar berasal dari impor.

Kita juga mengharapkan agar menteri-menteri yang menunjang kegiatan perbaikan perekonomian nasional masih belum bisa mengikuti keinginan Presiden, maka sebaiknya ditempatkan sosok lain yang lebih mumpuni.

Bukan hanya itu kita juga mengharapkan pemerintah untuk melakukan langkah penghematan. Belanja barang oleh pemerintah tentu harus dikurangi, dan kegiatan lain yang sifatnya pengeluaran juga mesti dibatasi. Langkah ini perlu dilakukan hingga keadaan membaik.

Kita juga mendukung kalangan DPR yang meminta pemerintah untuk mengurangi beban utang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014. Pemerintah harus mengupayakan target pendapatan pajak tahun depan tercapai sehingga tidak perlu ada penambahan utang. Pandangan tersebut telah disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pendapat sikap fraksi terhadap RAPBN 2014.

Kita juga mengingatkan agar Menteri Keuangan Chatib Basri dapat  membuat perencanaan pembiayaan non-utang dengan matang. Pembiayaan utang melalui pengadaan pinjaman juga akan diprioritaskan bersumber dari domestik dibanding luar negeri. Bukankah  nilai utang sangat mungkin diturunkan secara gradual apabila perbaikan kondisi perekonomian dapat mendorong kenaikan sumber penerimaan negara, terutama dari sektor pajak.

Seperti diketahui, hingga akhir Juli 2013 tercatat total utang Pemerintah Indonesia sebesar Rp 2.102,56 triliun. Utang ini naik dibanding akhir 2012 yang sebesar Rp1.977,71 triliun. Berapa cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar pemerintah pada Januari-Juli 2013?

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Kamis (22/8), jumlah cicilan utang yang dibayar pemerintah, baik pokok maupun bunganya, selama tujuh bulan di 2013 ini adalah Rp 154,209 triliun atau 51,45 persen dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini, yakni dengan rincian untuk cicilan pokok utang Januari-Juli 2013 mencapai Rp 88,904 triliun, sementara cicilan bunga utangnya mencapai Rp 65,305 triliun.

Untuk cicilan pokok tersebut, terdiri dari cicilan pokok utang luar negeri Rp 28,437 triliun, cicilan pokok utang dalam negeri Rp 71 miliar, dan cicilan pokok surat utang negara (obligasi) Rp 60,275 triliun, sementara untuk cicilan bunga terdiri dari cicilan bunga utang luar negeri Rp 7,59 triliun, cicilan bunga utang dalam negeri Rp 53 miliar, dan cicilan bunga surat utang Rp 57,661 triliun. Jika kondisi ini tidak segera kita atas maka ekonomi kita benar-benar di ambang kebangkrutan.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster