Harus Miliki Intergritas dan Akuntabel

 243 total views,  2 views today

kompas

Ilst. Korupsi | Kompas

PALEMBANG, KS-Sejak otonomi daerah digulirkan, kian banyak eksekutif dan legislatif daerah tersandung kasus korupsi. Hal ini menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja karena, tidak adanya intergritas dan akuntabel dalam tugasnya.

Dua hal itu juga kata Adnan, yang harus diperbaiki agar pemerintah di daerah menjadi pemerintahan yang reformis. “Kalau mau pemeritahannya baik, hanya dengan dua syarat yaitu integritas dan akuntabel,” jelas Adnan yang dibincangi di sela-sela workshop dengan tema “Meningkatkan Peran Serta Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda), dalam Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi” di Hotel Aryaduta, Palembang, Kamis (22/8).

Integritas maksudnya, apa yang diucapkan sesuai dengan yang dirasakan dan dilaksanakan. Selama ini jelas Adnan, janji politik yang disampaikan banyak sekali yang belum lakukan.

“Tidak ada kepentingan dalam integriti, sebenarnya sangat mudah bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program yang reformis,” ucapnya.

Ditanya soal peralihan kepala pemerintahan yang baru, serta adanya perombakan ‘kabinet’ di lingkungan Pemkot Palembang, Adnan mengaku tidak mengetahui pasti dengan sistem rekrutmen pejabat di Pemkot Palembang. Semestinya kata dia, Pemkot Palembang bisa mencontoh metode yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam rekrutmen pejabat publik.

“Bagusnya, untuk mengisi suatu jabatan seharusnya itu dilelang. Itu terlihat transparan, karena kalau tidak lelang sekarang ini bukan jamannya lagi. Memang, untuk mengganti suatu jabatan, sudah diatur kok dari pemerintahpPusat, dan Pemprov DKI telah melakukan itu.  Kalau tidak lelang, mungkin ada something wrong,”tegasnya.

Adnan menambahkan, seharusnya ada fit and proper test bagi PNS yang akan mengisi sebuah jabatan karena jika tidak akan berpotensi negatif. Sebaiknya bagi pemerintah-pemerintah di daerah yang belum menerapkan itu, bisa mencontoh di langkah Pemprov DKI Jakarta. “Sudah saatnya bagi kita untuk belajar, seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,”ujarnya.

Tak hanya itu sambung Adnan,  pemerintahan yang baik jika terjadi check and balances antara pemda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD menurutnya, harus berperan aktif.  “Kalau eksekutifnya sudah bagus, DPRD tidak perlu banyak kerja kok. Tapi kalau eksekutifnya bermasalah, DPRD harus banyak kerja. Tapi dengan catatan DPRD nya, harus bagus,”ungkapnya.

Adnan memberikan catatan, bahwa pemerintah pusat sudah membuat aturan. Jadi harus ada kriteria-kriteria, mengapa seseorang harus diberhentikan. Harus ada kepastiannya.

“Ini istilahnya ada penghargaan dan hukuman. Maksudnya kalau dia bagus, ya di pertahankan, kalau buruk harus diganti. Kalau memang tidak seperti itu, saya rasa itu bukan cara pemerintahan yang baik,”tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Romi Herton berharap, dengan adanya workshop dari KPK bisa memberikan pencerahan bagi pejabat-pejabat dilingkungan Pemkot Palembang. “Maunya kami, acara seperti ini bisa dilakukan terus menerus dilakukan. Agar pejabat tidak melakukan hal-hal, yang sifatnya merusak,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra/Jadid Ulul Albab

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster