Faskab Selidiki Dugaan Fiktif Pinjaman PNPM

 239 total views,  2 views today

KAYUAGUNG, KS- Pihak Fasilitator Kabupaten (Faskab), Ogan Komering Ilir (OKI), Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (MP), saat ini terus melakukan penyelidikan terhadap permasalahan dugaan pinjaman fiktif dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yang tak jelas hingga mencapai Rp 2 miliar.

Menurut Anggota Faskab PNPM OKI, Havana Yahvis, banyak indikasi yang terjadi, mulai dari nama-nama fiktif yang mengakibatkan adanya tunggfakan mencapai meliaran rupaih.

“Kita melihat adanya gugaan penyimpangan penyaluran dana. Padahal untuk diketaghui, program SPP yang bertujuan sebagai pinjaman bergulir harus dikembalikan lagi, sehingga dana tersebut bias diteruskan kepada orang yang membutuhkan untuk dipinjamkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih mencari dalang dibalik adanya dugaan penyimpangan dana tersebut. “Proses penyelidikan kami sedang berjalan, dan ini juga sudah masuk ke pihak kejaksaaan. Namun kejaksaan belum bisa melakukan pemeriksaan, karena perlu pengumpulan data untuk penunjang penyelidikan kasus ini,” terangnya.

Menurutnya, pihak UPK Pedamaran yang selama ini mengelola PNPM khususnya SPP, sudah menghilang sejumlah data awal nama-nama peminjam. “Hal itu menyebabkan adanya kesulitan untuk mendapatkan data sebelumnya. Untuk bisa menyelesaikan, diperlukan badan audit keuangan, sehingga mampu mengungkap kasus yang tak pernah selesai ini,” bebernya.

Masih kata Havana Yahvis, diakui, untuk SPP sendiri sangat rentan terhadap penyelewengan. Bukan hanya bermasalah, Kecamatan Pedamaran juga telah dinyatakan sebagai kecamatan yang tidak berhasil dan paling buruk di Sumsel dalam pelaksanaan PNPM. Hal ini terjadi pada Kecamatan Teluk Gelam dengan kasus yang sama. Besok (hari ini –red), kami akan panggil kejaksaan sebagai saksi untuk menjelaskan masalah SPP di Teluk Gelam,” tegasnya.

Sebagai kilas ulang permasalahan ini, masih katanya, SPP dari PNPM untuk Kecamatan Pedamaran terjadi permasalahan yang cukup serius, karena terhitung dari tahun 2007-2011 dana SPP yang dikucurkan pemerintah pusat melalui program PNPM yang seharusnya bekembang sehingga dapat digulirkan kepada kalompok lainnya.

“Justru mengalami tunggakan yang cukup fantastis hingga mencapai Rp 2.698.887.500. Akibat dari permasalahan ini dana PNPM tahun 2012 tidak bisa dicairkan, sebelum persoalan tersebut selesai. Sementara untuk kecamatan lainnya saat ini sudah mencairkan dana PNPM tahun 2012,” urainya.

Teks : Emil Hidayat

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster