Di Deadline Hingga Akhir Tahun

 52 total views,  3 views today

panti-pijat

Ilst. Net

PALEMBANG, KS-Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang akan melakukan penertiban terhadap panti asuhan, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) di Kota Palembang.

Kepala Dinsos Kota Palembang, Faizal AR mengatakan, hingga saat ini, dinsos mencatat ada 77 panti tercatat tidak mengantongi izin. Rinciannya 44 panti asuhan, dan 33 unit PPUT dan PPUM.

“Ini surat teguran yang kedua kalinya kita layangkan kepada pemilik panti, baik panti asuhan maupun PPUT dan PPUM.  Akhir tahun, akan kita tertibkan,”kata Faizal yang dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (21/8).

Sebelum akan dilakukan penertiban, dinsos sebutnya akan tetap melakukan pendekatan persuasif dengan cara mengajak pemilik panti asuhan dan PPUT dan PPUM untuk mendaftarkan tempat usahanya itu. Mereka menurut Faizal, akan diberikan keringanan dan kemudahan untuk melengkapi dokumen untuk pembuatan izin operasional.

“Pemilik panti akan kita pangil dalam waktu dekat ini, sekaligus kita mensosialisasikan kewajiban mereka untuk mendirikan panti tersebut,”ungkapnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan  Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteran Sosial,  untuk mendirikan panti  asuhan, PPUT, PPUM harus ada syarat yang dipenuhi yakni surat izin dari pemerintah setempat.

Di Palembang, surat izin itu jelasnya dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Untuk pembuatan surat izin ini, bagi panti asuhan harus melengkapi persyaratan seperti  memiliki sarana dan fasilitas seperti ruang pelayanan, kantor  dan ruang tehknis, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, berbadan hukum (akte notaris), dan memiliki visi dan misi yang jelas.

“Sedangkan PPUT dan PPUM,  harus tetap mengedepankan adab kesopanan dalam berpakaian, surat keterampilan keahlian pemijatan, tidak boleh memperkerjakan anak dibawah umur, serta ruangannya harus transparan, karena selama ini kita sudah sangat sering di komplen masyarakat tentang  keberadaan panti asuhan ilegal dan PPUT dan PPUM yang tidak memenuhi persyaratan ini,”jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang (kabid) Bantuan Jaminan Sosial (BJS) Dinsos Palembang, Juana Ria menambahkan, panti asuhan yang ada di Kota Palembang berjumlah 83 panti yang memiliki izin resmi, sedangkan 44 panti asuhan yang berdiri sejak tahun 2013 ini  tidak memiliki izin resmi. “Kita masih memberikan himbauan kepada pemiliki panti asuhan, untuk melangkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada,”jelasnya.

Selain panti asuhan Juana menambahkan, beberapa PPUT dan PPUM yang ada di kota empek-empek ini juga ada yang tidak memiliki izin dan izinnya yang sudah habis masa berlakunya namun tidak diperpanjang.

“Total  PPUT dan PPUM, berjumlah 52 panti. Tetapi sayangnya hanya 19 PPUT dan PPUM, yang masih konsisiten melengkapi persyaratan memperpanjang izin sedangkan sisanya 19 PPUT dan PPUM tidak lagi memperpanjang izin,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi

PALEMBANG, KS-Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang akan melakukan penertiban terhadap panti asuhan, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) di Kota Palembang.

Kepala Dinsos Kota Palembang, Faizal AR mengatakan, hingga saat ini, dinsos mencatat ada 77 panti tercatat tidak mengantongi izin. Rinciannya 44 panti asuhan, dan 33 unit PPUT dan PPUM.

“Ini surat teguran yang kedua kalinya kita layangkan kepada pemilik panti, baik panti asuhan maupun PPUT dan PPUM.  Akhir tahun, akan kita tertibkan,”kata Faizal yang dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (21/8).

Sebelum akan dilakukan penertiban, dinsos sebutnya akan tetap melakukan pendekatan persuasif dengan cara mengajak pemilik panti asuhan dan PPUT dan PPUM untuk mendaftarkan tempat usahanya itu. Mereka menurut Faizal, akan diberikan keringanan dan kemudahan untuk melengkapi dokumen untuk pembuatan izin operasional.

“Pemilik panti akan kita pangil dalam waktu dekat ini, sekaligus kita mensosialisasikan kewajiban mereka untuk mendirikan panti tersebut,”ungkapnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan  Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteran Sosial,  untuk mendirikan panti  asuhan, PPUT, PPUM harus ada syarat yang dipenuhi yakni surat izin dari pemerintah setempat.

Di Palembang, surat izin itu jelasnya dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Untuk pembuatan surat izin ini, bagi panti asuhan harus melengkapi persyaratan seperti  memiliki sarana dan fasilitas seperti ruang pelayanan, kantor  dan ruang tehknis, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, berbadan hukum (akte notaris), dan memiliki visi dan misi yang jelas.

“Sedangkan PPUT dan PPUM,  harus tetap mengedepankan adab kesopanan dalam berpakaian, surat keterampilan keahlian pemijatan, tidak boleh memperkerjakan anak dibawah umur, serta ruangannya harus transparan, karena selama ini kita sudah sangat sering di komplen masyarakat tentang  keberadaan panti asuhan ilegal dan PPUT dan PPUM yang tidak memenuhi persyaratan ini,”jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang (kabid) Bantuan Jaminan Sosial (BJS) Dinsos Palembang, Juana Ria menambahkan, panti asuhan yang ada di Kota Palembang berjumlah 83 panti yang memiliki izin resmi, sedangkan 44 panti asuhan yang berdiri sejak tahun 2013 ini  tidak memiliki izin resmi. “Kita masih memberikan himbauan kepada pemiliki panti asuhan, untuk melangkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada,”jelasnya.

Selain panti asuhan Juana menambahkan, beberapa PPUT dan PPUM yang ada di kota empek-empek ini juga ada yang tidak memiliki izin dan izinnya yang sudah habis masa berlakunya namun tidak diperpanjang.

“Total  PPUT dan PPUM, berjumlah 52 panti. Tetapi sayangnya hanya 19 PPUT dan PPUM, yang masih konsisiten melengkapi persyaratan memperpanjang izin sedangkan sisanya 19 PPUT dan PPUM tidak lagi memperpanjang izin,”tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com