Pelantikan Bupati Diminta Dibatalkan

 350 total views,  2 views today

Demo-empat-lawang-(1)

Demo Warga Empat Lawang Tolak Palantikan Bupati

PALEMBANG | KS-Kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Empat Lawang, paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan pasangan H Budi Antoni Aljufri-H Syahril Hanafiah, sehingga membatalkan kemenangan pasangan Joncik Muhammad- Ali Halimi.

Kemarin (20/8), sekitar seribu masyarakat Empat Lawang yang menamakan dirinya Forum Perjuangan Masyarakat Empat Lawang (FPMEL) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), di Jalan Kapten A Rivai, Palembang.

Pantauan Kabar Sumatera, masyarakat Empat Lawang ini sudah datang ke Palembang sejak Senin (19/8) malam. Mereka menggunakan truk dan berbagai kendaraan.

Kemarin pagi,  mereka pun melakukan aksi long march dari kawasan monumen perjuangan rakyat (monpera) menuju kantor orang nomor satu di Sumsel tersebut. Dibawah kawalan ketat pihak kepolisian, di sepanjang jalan mereka sesekali melakukan orasi. Mereka mendesak, pelantikan pasangan  pasangan H Budi Antoni Aljufri-H Syahril Hanafiah dibatalkan.

“Kami masyarakat Empat Lawang, meminta pelantikan Bupati-Wakil Bupati Empat Lawang dibatalkan. Tolong, jangan keluarkan surat keputusan (SK) pelantikan Bupati-Wakil Bupati Empat Lawang, sebab itu bukan kehendak masyarakat melainkan kemauan MK,” kata Apriyanto, koordinator aksi (korak).

Apriyanto juga mendesak gubernur untuk menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menunjuk karateker Bupati Empat Lawang demi terciptanya iklim politik di Empat Lawang.

“Jika Budi Antoni tetapi dilantik sebagai Bupati Empat Lawang, ada enam kecamatan di Empat Lawang yang memilih bergabung kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lahat,” ancam Apriyanto.

Tak sekedar itu menurutnya, kondisi Empat Lawang dipastikan tidak akan kondusif jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.  Bukan tidak mungkin ucapnya, bakal terjadi pertumpahan darah di Empat Lawang.

Menjawab tuntutan itu, Asisten III Pemprov Sumsel, Ahmad Najib menyebut tuntutan warga Empat Lawang itu akan disampaikan ke Mendagri dan MK. “Saya mewakili gubernur, memastikan aspirasi warga ini akan kami teruskan ke Mendagri dan MK,” ujarnya.

Najib juga mempersilakkan, jika memang ada indikasi penyalahgunaan anggaran negara di Empat Lawang dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.  Pemprov sebutnya, tidak akan membatasi karena itu adalah hak warga.  “Namun kami menghimbau semua masyarakat Empat Lawang, tetap untuk menjaga suasana kondusif,” tukasnya.

Teks    : Jadid Ulul Albab

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster