Putusan MK Bukan Pidana Korupsi

 183 total views,  2 views today

mk

PALEMBANG, KS-Putusan mahkamah konstitusi (MK), terkait dana hibah Rp1,4 triliun tidak serta merta digolongkan pada pelanggaran korupsi. Pasalnya, unsur putusan MK, berbeda dengan unsur yang digunakan pada tindak pidana korupsi.

Hal ini diungkapkan praktis hukum asal Sumatera Selatan (Sumsel), Ari Yusuf Amir yang temui, Senin (19/8). “MK ini putusannya terkait dengan adminitrasi kepemiluan, berbeda dengan kasus korupsi, pidana korupsi itu domainnya tersendiri. Ada unsur-unsur tersendiri, jadi kalau dalam putusan MK menjelaskan ada penggunaan dana APBD, belum tentu bahwa itu pelanggaran korupsi. Karena faktanya, penggunaan dana tersebut tetap sampai pada masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan, yang dipermasalahkan MK hanyalah soal ketidaktepatan waktu pembagiannya saja, bukan penyelewengan. “Jadi intinya, domain putusan MK dan korupsi itu berbeda,” katanya.

Ia pun menyayangkan, adanya kampanye hitam atau black campaign yang menyudutkan pasangan nomor urut 4, Alex Noerdin-Ishak Mekki, yang menyatakan bahwa dana hibah Rp 1,4 triliun tersebut diselewengkan.

Menurut dia, isu tersebut sangatlah tidak etis, apalagi tujuannya membuat opini publik bahwa ada unsur penipuan, apa yang dilakukan itu katanya, merupakan pembodohan kepada masyarakat.

“Sekarang ini yang paling berwenang melakukan tindakan adalah Panwaslu dan Bawaslu sebagai badan pengawas. Dan harapan kita, menjelang pemungutan suara ulang (PSU) ini, Bawaslu harus pro aktif dalam melakukan pengawasan, kalau ada indikasi kecurangan mereka harus segera mengambil tindakan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi, tindakan calon incumbent, Alex Noerdin, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana hibah Rp 1,4 triliun tersebut. Menurutnya, permintaan itu mengindikasikan bahwa tidak ada penyelewengan dana hibah.

“Tidak ada temuan dari BPK bahwa adanya penyelewengan dana bansos tersebut, bahkan pak Alex sendiri sudah minta BPK untuk melakukan investigasi audit tehadap penggunaan dana tersebut, artinya tidak ada yang ditutup-tutupin,” ucapnya.

Sementara itu, stigma negatif terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel dibantah keras oleh komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Kurniawan. Menurutnya, mereka sudah bekerja dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk, bahkan saat ini Bawaslu sedang mengkaji semua laporan, dengan melibatkan unsur Gakkumdu seperti dari kepolisian dan kejaksaan tinggi (kejati) Sumsel.

“Tidak benar tidak kita tindaklanjuti, seluruh laporan semua ditindaklanjuti, namun memang ada beberapa kendala dalam menindaklanjuti laporan yang masuk seperti adanya laporan yang tidak disertai saksi,” ungkap Kurniawan, kemarin.

Selain itu katanya, ada juga laporan yang dianggap kadaluarsa, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. “Kita tidak pandang bulu, semua laporan yang masuk pasti kita tindaklanjuti, namun memang perlu pendalaman lagi, untuk menentukan apakah laporan itu masuk dalam ranah pidana atau pelanggaran administrasi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di empat daerah dan satu kecamatan sebagai tindaklanjut dari gugatan pasangan calon gubernur dan calon gubernur Sumsel nomor urut 3, Herman Deru-Maphilinda Boer (DerMa) terkait penggunaan dana hibah Rp 1,4 triliun oleh calon incumbent, Alex Noerdin.

PSU itu sendiri akan digelar pada 4 September mendatang, di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten OKU, OKU Timur dan di Kecamatan Warkuk, Kabupaten OKU Selatan.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster