Menakar Politik Pencitraan Pemimpin Kita

 219 total views,  2 views today

OLEH SARONO P SASMITO

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir

MENARIK  apa yang disampaikan oleh Goenawan Muhammad membuat kesimpulan menyindir, yang lebih penting; kemasan!  Menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Sumatera Selatan yang akan digelar 4 September mendatang menjadi relevan membahas hal ini. Termasuk juga kaitannya dalam Pilpres tahun 2014 mendatang. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Alex-Ishak karena adanya pemanfaatan dana hibah Rp 1,4 Triliun, maka saat itu kekhawatiran akan hancurnya pencitraan Alex terlihat mengemuka. Oleh karena itu kemudian yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada media-media yang memberitakan.

Menurut Goenawan, kehidupan politik telah berubah menjadi lapak dan gerai, kios dan show-room. Sebuah masa yang menempatkan hasil jajak pendapat umum jadi ukuran yang lebih penting ketimbang kebenaran. Dan penampilan yang atraktif, lebih efektif ketimbang prestasi dan gagasan sosial yang menggugah.

Goenawan tidak berlebihan dengan kesimpulannya itu. Di berbagai negara, kemasan atau kemampuan mengelola citra menjadi penjelasan yang paling representatif dalam banyak pemilihan umum. Misalnya di Jerman, tahun 1998, Gerhard Schroeder yang begitu keras menentang penyatuan Jerman dan tidak pernah melakukan keputusan-keputusan politik yang berani, mengalahkan Helmut Kohl yang telah memimpin negara itu sebagai kanselir selama empat dekade, dengan segudang prestasi dalam membangun Jerman dan Uni-Eropa. Kekalahan Kohl karena citranya tidak tepat untuk political picture abad-21 yang pro-keharmonisan dan keindahan. Sebaliknya, Schroder tampil penuh keanggunan dan senyuman, memiliki daya tarik seksual (sex appeal) dan karakter yang halus (smooth).
Barack Obama di Amerika Serikat (2008), berhasil menambah referensi sekaligus sejarah politik dunia; orang berkulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini terjadi di negara yang selama ratusan tahun menjadikan kulit hitam sebagai budak. Kemungkinan besar karena citra Obama sebagai pribadi yang merakyat, merangkul, jujur, pintar, dan berkeinginan kuat merubah peta politik Amerika Serikat, sehingga berhasil merebut faktor keterkesanan atau impression pemilih, dibandingkan citra McCain, pesaingnya dari Partai Republik. Daya pengaruh pencitraan politik ini, juga bermunculan di berbagai belahan negara. Di Inggris, Franklin (1994) menulis hasil kajiannya dalam buku In Packaging Politics.

Di negara kita Indonesia, pencitraan politik sebagai salah satu konsentrasi kajian dalam komunikasi politik, mulai merebak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, yang semakin berkembang dan atraktif setelah penerapan sistem pemilihan langsung dalam Pemilu 2004, hingga Pemilu 2009. Seiring dengan perubahan sistem politik, utamanya dalam Pemilu 2009, dengan masa kampanye lebih lama dan sistem suara terbanyak, membuat komunikasi dan pencitraan politik yang dilakukan politisi, baik secara institusional maupun individual, semakin beragam dan menarik, melalui berbagai strategi yang terkadang mengabaikan etika politik. Pertama, pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya, moment hari-hari besar, perayaan Hari Kemerdekaan dan lain-lain.

Sebuah peristiwa luar biasa, selalu menjadi liputan utama media, sehingga partisipasi didalamnya sangat menguntungkan. Keempat, paid publicity yakni cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, iklan, blocking time program, dan lain-lain Seiring dengan itu, lembaga konsultan politik/agen pencitraan, yang melayani proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan kekuatan klien, survei opini publik, perumusan konsep iklan, pembuatan tagline (slogan), materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga pengaturan acara klien, tumbuh bak jamur di musim hujan.

Dua strategi itulah, pencitraan politik dilakukan untuk meraih simpati dan kepercayaan publik, melalui aneka ragam aksi. Strategi challenger, terlihat dari apa yang dilakukan Megawati Soekarno Putri yang dulu terkenal jarang berkomentar, apalagi mengkritik, saat ini justru lebih banyak mengkritik pemerintah, dalam ungkapan-ungkapannya seperti, “tebar kerja bukan tebar pesona” atau “bagaikan penari poco-poco”. Selain melontarkan kritik, Megawati juga giat melakukan berbagai safari politik, dengan mengunjungi desa terpencil, tempat pelelangan ikan, pasar, untuk mengukuhkan citra politiknya sebagai figur yang peduli terhadap wong cilik.
Wiranto, secara dramatis ikut makan nasi aking bersama warga miskin – 18 Maret 2008 – di Serang, Banten, dan mengiklankan diri di berbagai Media Massa. Kalau dicermati sedikitnya terdapat tiga seri iklan Wiranto yang bertema kemiskinan, yang sekaligus mengkritik pemerintah. Seri pertama, tentang kesulitan hidup rakyat sehingga harus makan nasi aking.

menagih janji SBY untuk tidak menaikkan BBM. Prabowo Subiyanto juga gencar mencitrakan dirinya sebagai figur yang peduli dan berpihak terhadap rakyat kecil, melalui iklan layanan masyarakat/politik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia, dan partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dan melalui momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional, Sutrisno Bachir muncul dan menyentak publik melalui slogan Hidup adalah perbuatan!
Sementara bagi incumbent, dapat dilihat pada pencitraan SBY – tercermin dalam setiap iklan Demokrat – yang menunjukkan hasil positif seperti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), BLT, beras untuk masyarakat miskin (raskin), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan anggaran pendidikan. Begitupun JK dengan tagline ―Beri Bukti Bukan Janji‖ dan ‖lebih cepat lebih baik‖, mengklaim keberhasilan swasembada beras dan pencapaian pembangunan infrastruktur yang merupakan kontribusi partai Golkar, yang dipimpinnya.

Dalam proses tersebut, tingkat popularitas dan elektabilitas calon presiden yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga survei sepanjang tahun 2007, 2008 dan 2009, menambah gemuruh kontestasi Pilpres 2009, diantaranya: Indo Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Riset Indonesia (LRI), Lembaga Survei Nasional (LSN), National Leadership Centre (NLC), Reform Institute, Indonesian RDI, dan lain-lain.

Jeffrie Geovanie, mengutarakan dalam tulisannya Persepsi Publik sebagai Panglima? Bahwa, relasi politik antara Presiden Yudhoyono dan parpol mitra koalisi – seperti Golkar (JK) – yang terbangun adalah pola relasi yang tidak seimbang. Jika popularitas pemerintah meningkat, otomatis citra Presiden mengalami eskalasi, hal itu tidak berdampak terhadap secara linier terhadap partai-partai di barisan koalisi. Namun, jika popularitas dan citra pemerintah (Presiden Yudhoyono) dianggap buruk dan mengalami penurunan, partai-partai mitra pendukung pemerintah akan mendapatkan imbas penurunan itu.

Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyak defenisi. Beberapa pakar/ilmuan yang memaparkan defenisi komunikasi politik, diantaranya; Mc. Nair (2003) dalam An Introduction to Political Communication, mendefenisikan komunikasi politik sebagai “purposeful communication about politics” yang meliputi: Pertama, semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Kedua, komunikasi Politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. Ketiga, komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatan mereka, seperti termuat dalam berita, editorial dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik.

Komunikasi politik mulai berkembang sejak tumbangnya Orde Baru 1998. Sekalipun praktek komunikasi politik sudah dilakukan oleh para aktor politik, misalnya dalam orasi-orasi politik Presiden Soekarno serta slogan-slogan yang dikampanyekannya seperti; ―Pemimpin Besar Revolusi‖, ―Ganyang Malaysia‖, ―Nasakom‖ dan lain-lain Namun Retorika politik Soekarno yang penuh daya hipnotis, menemukan antiklimaksnya ketika terjadi G-30-S/PKI.
Opini penyeimbang dari elit lain – termasuk mahasiswa – mulai bermunculan dan berhasil menggeser keunggulan komunikasi politik Soekarno. Di zaman Orde Baru, keberhasilan Soeharto memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan
sebelumnya, dengan isu ―bahaya laten komunis‖ dan ―melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen‖ merupakan kata kunci keberhasilan komunikasi politik Soeharto, dalam meraih simpati dan dukungan rakyat. Politik pencitraan ini tampaknya akan makin ramai hari-hari ini dan mendatang.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster