Honor PPK dan PPS Belum Dibayar

 307 total views,  2 views today

kpu

PALEMBANG, KS-Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di Kota Palembang, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU), 4 September mendatang belum dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini ditakutkan KPU Kota Palembang, akan menganggu tahapan penyelenggaraan PSU. “Honor PPK dan PPS untuk PSU, 4 September mendatang belum dibayar. Ini sudah menganggu tahapan PSU, karena banyak tahapan yang tidak diselesaikan,” kata komisioner KPU Kota Palembang Divisi Logistik, Rudiyanto Panggaribuan ketika dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (15/8).

Rudi menyebut, KPU Sumsel menjadi penanggung jawab untuk pembayaran honor anggota PPK dan PPS di kota Palembang, yang menjadi penyelenggara pemilukada Sumsel.

Rudi mengatakan, jumlah honor petugas yang belum dibayar itu mulai bulan Juli lalu hingga Agustus, dengan rincian 80 anggota PPK dan 321 anggota PPS. “Itu sudah kami usulkan, karena mereka bekerja untuk PSU pemilukada Sumsel nanti.  Kita berharap bisa segera cair, sehingga tidak mengganggu kinerja di lapangan,”harapnya dengan tidak mau menyebutkan besaran honor yang belum dibayarkan itu.

Ditambahkan Rudi, jika honor belum dibayarkan ditakutkan para anggota PPK dan PPS tersebut kecewa. Sehingga tidak bekerja maksimal, untuk melaksanakan PSU, 4 September mendatang. “Kami juga heran kenapa KPU Sumsel, tidak segera mencairkan anggaran untuk gaji para PPK dan PPS di Palembang.  Padahal mereka sudah bekerja,” keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan jika anggaran PSU untuk honorarium petugas PPK dan PPS sudah diajukan dan tinggal menunggu pencairan saja.

“Untuk honorium sudah, tapi sampai sekarang yang kita tunggu dana untuk pengadaan, seperti biaya pengadaan fomulir C6 atau undangan dan fomulir lain,”tukasnya.

Sebagai informasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, memerintahkan KPU Sumsel untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa daerah di Sumsel, diantaranya Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten OKU, OKU Timur dan satu kecamatan di Kabupaten OKU Selatan.

PALEMBANG, KS-Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di Kota Palembang, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU), 4 September mendatang belum dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini ditakutkan KPU Kota Palembang, akan menganggu tahapan penyelenggaraan PSU. “Honor PPK dan PPS untuk PSU, 4 September mendatang belum dibayar. Ini sudah menganggu tahapan PSU, karena banyak tahapan yang tidak diselesaikan,” kata komisioner KPU Kota Palembang Divisi Logistik, Rudiyanto Panggaribuan ketika dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (15/8).

Rudi menyebut, KPU Sumsel menjadi penanggung jawab untuk pembayaran honor anggota PPK dan PPS di kota Palembang, yang menjadi penyelenggara pemilukada Sumsel.

Rudi mengatakan, jumlah honor petugas yang belum dibayar itu mulai bulan Juli lalu hingga Agustus, dengan rincian 80 anggota PPK dan 321 anggota PPS. “Itu sudah kami usulkan, karena mereka bekerja untuk PSU pemilukada Sumsel nanti.  Kita berharap bisa segera cair, sehingga tidak mengganggu kinerja di lapangan,”harapnya dengan tidak mau menyebutkan besaran honor yang belum dibayarkan itu.

Ditambahkan Rudi, jika honor belum dibayarkan ditakutkan para anggota PPK dan PPS tersebut kecewa. Sehingga tidak bekerja maksimal, untuk melaksanakan PSU, 4 September mendatang. “Kami juga heran kenapa KPU Sumsel, tidak segera mencairkan anggaran untuk gaji para PPK dan PPS di Palembang.  Padahal mereka sudah bekerja,” keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan jika anggaran PSU untuk honorarium petugas PPK dan PPS sudah diajukan dan tinggal menunggu pencairan saja.

“Untuk honorium sudah, tapi sampai sekarang yang kita tunggu dana untuk pengadaan, seperti biaya pengadaan fomulir C6 atau undangan dan fomulir lain,”tukasnya.

Sebagai informasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, memerintahkan KPU Sumsel untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa daerah di Sumsel, diantaranya Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten OKU, OKU Timur dan satu kecamatan di Kabupaten OKU Selatan.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster