10 Oknum RT Jadi Incaran Bawaslu

 119 total views,  2 views today

bawaslu

PALEMBANG, KS-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel), tengah mengincar 10 oknum Ketua Rukun Tetangga (RT) di Palembang. Pasalnya oknum Ketua RT itu, terindikasi melakukan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menjelang pemungutan suara ulang (PSU), 4 September mendatang.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, H Iriadi menyebut, pelanggaran atuaran pemilukada yang dilakukan 10 oknum RT ini adalah dengan menahan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluar (KK) warga di RT nya masing-masing.

“KTP dan KK itu ditahan oleh oknum RT itu, dan baru dikembalikan usai PSU, 4 September mendatang. Ini jelas, tidak boleh,” kata Iriadi dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (14/8).

Selain  itu kata Iriadi, oknum RT itu juga membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan meminta warga untuk memilih pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3, Herman Deru-Maphilinda Boer (DerMa).

Menurutnya kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Palembang, tetapi juga di OKU Timur, OKU dan Prabumulih. Namun oknum ketua RT itu, belum ditahan lantaran belum di BAP dan akan di proses di Gakkumdu. “Di daerah lain juga modusnya sama, dengan keterlibatan oknum Ketua RT. Bawaslu, sudah mengantongi indentitas oknum RT ini,” ujarnya.

Iriadi mengaku hal tersebut diketahui Bawaslu, setelah mendapatkan laporan laporan dari warga. Karena itu Bawaslu bebernya, segera memproses kasus ini secepatnya.

Ia juga menerangkan, Bawaslu juga telah mengamankan sembako, poster dan spanduk hasutan yang dilakukan pasangan nomor 3 kepada pasangan nomor 4, dan ini tengah diproses oleh Bawaslu Sumsel.

Sebelumnya kinerja Bawaslu Sumsel, dinilai beberapa pihak terkesan lamban dalam memproses sejumlah laporan yang masuk, terkait dugaan pelanggaran pemilu khususnya Pilgub Sumsel menjelang pelaksanaan pilkada ulang Sumsel, 4 September nanti oleh pasangan calon.  Masalahnya sejumlah laporan terkait indikasi pelanggaran, berupa pemasangan baliho sosialisasi pasangan kandidat hingga penyebaran poster bernada black campaign (kampanye hitam) yang kian marak.

Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan mengakui, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari tim pemenangan pasangan kandidat, terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan. Kurniawan memastikan, pihaknya, baru akan melakukan klarifikasi terhadap saksi pelapor, terkait bukti-bukti otentik dugaan black campaign yang dilaporkan tersebut.

“Hasilnya nanti, akan diputuskan dalam rapat bersama Bawaslu Sumsel dan unsur terkait lainnya, apakah sejumlah laporan yang masuk ini memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak,” kata Kurniawan.

Kurniawan mengakui, selama bulan suci ramadan 1434 hijriah lalu, hingga saat ini, memang marak penyebaran alat peraga pasangan kandidat yang terindikasi sebagai bentuk sosialisasi jelang pelaksanaan pilkada ulang di sejumlah wilayah di Sumsel, September nanti. Termasuk pula, aksi-aksi penyebaran kampanye hitam, yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan kandidat, khususnya incumbent, mulai dari yang berupa pesan singkat (SMS) hingga penyebaran poster-poster yang bernada menyudutkan.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster