Pemilukada Banyuasin Cacat Hukum ?

 119 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS-Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin, yang menetapkan pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) Banyuasin nomor urut 1, Yan Anton Ferdian- SA Supriono, sebagai Bupati-Wakil Bupati Banyuasin terpilih dinilai cacat hukum.

Pasalnya menurut Alamsyah Hanafiah, kuasa hukum lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin yakni, Agus Saputra-Sugeng, Hasbi-Agus Sutikno, Arkoni-Nurmala Dewi, Askolani-Idasril, Slamet-Syamsuri,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sudah memecat semua komisioner KPU Banyuasin karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan tidak netral serta transparan.

“Dengan demikian, keputusan yang dibuat lima komisioner itu termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Banyuasin, juga cacat hukum, “kata Alamsyah yang dihubungi, Kamis (1/8).

Sebab itu sebut Alamsyah, penetapan pasangan Yan Anton Ferdian- SA Supriono, sebagai Bupati-Wakil Bupati Banyuasin terpilih, otomatis batal demi hukum. Sehingga pasangan itu, tidak bisa dilantik.  “Saya akan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyerahkan keputusan DKPP itu sebagai bahan pertimbangan agar Kemendagri membatalkan pelantikan,” ucapnya.

Sementara itu, cabup Banyuasin, Slamet Sumosentono mengaku gembira atas keputusan DKPP yang memecat semua komisioner KPU Banyuasin tersebut.  “Ini adalah keputusan yang ditunggu-tunggu masyarakat Banyuasin,” ucapnya.

Namun Slamet tidak berkomentar banyak, apakah dengan putusan DKPP itu harusnya pemilukada Banyuasin diulang. Semuanya ia serahkan kepada kuasa hukumnya.

Namun Ketua Tim Pemenangan pasangan Yan Anton- SA Supriono, Agus Salam yang di konfirmasi menegaskan, keputusan DKPP itu tidak berarti membatalkan kemenangan ‘jagoan’ mereka.

Apakah ini, akan berpengaruh dengan pelantikan pasangan terpilih ?, Agus menyebut tidak tahu. “Kalau masalah itu, saya tidak tahu. Kalau itu terjadi, tentu kami akan mempertanyakannya kepada MK dan Kemendagri,” tukasnya.

Sebagai informasi, Rabu (31/7),  hasil sidang DKPP dibawah pimpinan Jimly Asshiddiqie, menerima aduan pengadu Alamsyah Hanafiah yang menjadi kuasa hukum dari lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin.

DKPP memecat semua komisioner KPU Banyuasin, karena dianggap dianggap terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Tak hanya komisioner saja,  Sekretaris KPU Banyuasin, Ogan Anwary juga dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk dikembalikan ke  instansi asal.

Teks    : Wardoyo

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster