Komisioner KPU Banyuasin Dipecat

 330 total views,  2 views today

kpuBANYUASIN, KS-Kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Banyuasin, ternyata belum usai walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memenangkan pasangan Yan Anton Ferdian- SA Supriono, sebagai Bupati-Wakil Bupati Banyuasin terpilih seperti yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin.

Kali ini kisruh dalam pesta demokrasi di Banyuasin itu, memakan korban. Korbannya adalah semua komisioner KPU Banyuasin. Mereka, Rabu (31/7), dipecat dari jabatannya.

Pemecatan itu, adalah hasil dari sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, dibawah pimpinan Jimly Asshiddiqie, DKPP menerima mengabulkan aduan pengadu Alamsyah Hanafiah yang menjadi kuasa hukum dari lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin yakni, Agus Saputra-Sugeng, Hasbi-Agus Sutikno, Arkoni-Nurmala Dewi, Askolani-Idasril, Slamet-Syamsuri.

Keputusan itu diambil karena, komisioner KPU Banyuasin dianggap terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. “Alhamdulillah, semua aduan kita diterima DKPP. Lima komisioner KPU Banyuasin, dinilai bersalah dan dipecat dari jabatannya oleh DKPP,” kata kuasa hukum 5 pasangan Cabup-Cawabup Banyuasin, Alamsyah Hanafiah ketika dihubungi, kemarin.

Tak hanya komisioner saja sebut Alamsyah, yang dianggap bersalah tetapi juga Sekretaris KPU Banyuasin, Ogan Anwary. DKPP jelas Alamsyah, memerintahkan memerintahkan KPU RI menjatuhkan sanksi kepada Ogan Anwary dan mengembalikannya ke instansi asal sejak dibacakannya putusan.

DKPP juga sambung Alamsyah, memerintahkan KPU Sumsel untuk menindaklanjuti putusan DKPP sesuai peraturan perundang-undangan. DKPP juga memerintahkan KPU RI, untuk melaksanakan putusan ini dan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Apakah putusan DKPP ini, berpengaruh pada hasil keputusan MK yang memenangkan pasangan Yan Anton- SA Supriono ?, Alamsyah mengatakan harusnya itu berpengaruh. “Namun, kita masih menunggu hasil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang,” tukasnya.

Sebagai informasi, Alamsyah Hanafiah yang bertindak sebagai kuasa hukum dari lima pasangan Cabup-Cawabup Banyuasin, melaporkan komisioner KPU Banyuasin ke DKPP. Dalam aduannya itu, Alamsyah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakuan semua komisioner. Selain itu, KPU Banyuasin disebut tidak transparan dan profesional.

Bukti yang ditunjukkan Alamsyah, formulir C1 KWK ukuran plano yang salah cetakan. Dimana dalam formulir itu, pada kolom total suara semua pasangan calon tertulis total suara pasangan calon nomor urut 1, Yan Anton-Supriono.

Kemudian, KPU Banyuasin juga mengalihkan rekapitulasi suara dari Mapolres Banyuasin ke KPU Sumsel.

“Inilah yang menjadi pertimbangkan DKPP, dalam mengambil putusan itu. DKPP juga menganggap komisioner KPU Banyuasin, tidak memahami pelaksanaan Pemilu dan telah menciderai demokrasi di Indonesia. Dengan adanya keputusan ini, pelantikan wajib ditunda,” tegas Alamsyah.

Terpisah, Ketua KPU Banyuasin, Suryandi yang coba dikonfirmasi terkait hasil keputusan ini, belum bisa dimintai tanggapannya, lantaran handphonennya dalam keadaan tidak aktif. Hal yang sama juga, pada komisioner KPU Banyuasin lainnya.

Teks    : Diding Karnadi

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster