Dua Jam, Bupati Banyuasin Dicecar 32 Pertanyaan.

 370 total views,  2 views today

]

Bupati Banyuasin Amirudin Inoed, diperiksa penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor), Polres Banyuasin

BANYUASIN/KS-Bupati Banyuasin Amirudin Inoed, diperiksa penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor), Polres Banyuasin, sebagai saksi dugaan korupsi, proyek cetak sawah Rp 18 M, Kamis (25/7).

Pantaua Kabar Sumatera dilapangan, Bupati datang ke kantor Polres Banyuasin sekitar pukul 09.30 WIB-10.30 WIB dengan mengenakan pakaian safari hitam, turun dari  Mtsubishi Pajero putih BG 1 JA, diparkirkan di samping mobil Kapolres.

Orang nomor satu di Banyuasin ini, di cecar dengan 32 pertanyaan selama dua jam di ruang dinas Kapolres.

Keluar dari ruang Kapolres, Bupati mengatakan, kedatangannya ke Polres atas undangan penyidik Tipikor, terkait dugaan korupsi proyek cetak sawah yang kini menyeret Muslimin, PNS Dinas Pertanian dan peternakan dan Suherman kepala UPTD Distannak Pulau Rimau.

“Saya kesini untuk memberikan keterangan kasus cetak sawah, mana yang bisa saya jawab, saya jawab, yang tidak, tidak saya jawab,” ungkap singkat.

Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP mengatakan, pemeriksaan ini merupakan panggilan ketiga Bupati Banyuasin untuk dimintai keterangannya. Sebelumnya Bupati sempat diundang untuk dimintai ketarangan, tapi dia izin tidak bisa hadir.

“Kemarin dia sendiri yang meminta, kalau mau dimntai keterangan hari ini saja,” jelasnya.

Sementara itu, penyidik Tipikor Polres Banyuasin, Brigadir Fariz menambahkan, Amiruddin Inoed dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Pulau Rimau tersebut.

“Pak Bupati diberikan 32 pertanyaan, ada kemungkinan dia akan dipanggil lagi untuk untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, berkas proeses penanganan kasus dugaan korupsi cetak sawah ini telah ditangan jaksa, atas nama dua tersangka Suherman dan Muslimin yang sekarang diamankan di tahanan Polres Banyuasin.

Sebelumnya penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya kepala dinas pertanan Median beserta istrinya Lindari, BPKP, anggota Gapoktan dan sejumlah saksi lainnya.

Bahkan saat dkonfrontir antara dua tersangka dengan Kadistannak, tersangka mengaku diperntah oleh Kadistanak menyunat dana gapoktan tersebut.

Hermansyah dan Muslimin membenarkan dapat perintah  dari Kadistanak Banyuasin Median,  untuk melakukan pemotongan/setoran 20 persen dari total dana bantuan cetak sawah tahun anggaran 2012 milik masing-masing Gapoktan di ruang kerja Madian. Namun, Median membantah telah melakukan itu.

Kemudian  Hermansyah mengaku telah menyerahkan uang pemotongan tersebut sebanyak 3 kali kepada  Madian di rumah Median  Jalan Kolonel H Burlian NO 54 RT 01 RW 02 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang, dengan total Rp 1.35 M.

Pertama, adalah sebesar Rp 650 juta, pada 12 Oktober 2012 sekitar pukul 21.30 WIB. Pemotongan dana tahap pertama tersebut berasal dari Gapoktan seperti Karya Mulya Desa Wonosori, Sumber Makmur Desa Sumber Rejo, Perintis Damai Desa Dana Mulya, Sri Dadi Desa Mekarsari, Darma Wakti Desa Purwodadi, Sido Makmur Desa Ringin Harjo, Sama Harapan Desa Sumber Agung. Dengan total dana Rp 650 juta.

Kedua, adalah sebesar Rp 500 juta pada 30 November 2012, sekitar pukul 19.00 WIB, juga dikediaman Madian. Hermansyah menyerahkan uang potongan dana bantuan cetak sawah tahun anggaran 2012.

Ketiga,  Hermansyah menyetor uang potongan Gapoktan sebesar Rp 200 juta pada 18 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 WIB. Pernyataan itu dibenarkan oleh tersangka Muslmin, namun Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Sementara Median, tetap membantah dan mengaku tidak pernah melakukan itu.

Kemudian, dana sebesar Rp 1.300.000.000 dikembalikan ke Gapoktan masing-masing, dan dilaporkan ke Madian pada 17 Maret 2013 pukul 19.00 WIB di kediaman Kadistanak tersebut. Madian kembali membantah materi tersebut.

Saat itu, Hermansyah mempertanyakan uang yang dikembalikan oleh Madian tersebut hanya Rp 1.150.000.000, dan saat itu dijawab Madian.

Polres Banyuasin memeriksa dugaan korupsi cetak sawah seluas 1800 hektare di sembilan desa, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Dimana kegiatan tersebut berasal dari perluasan areal (cetak sawah) tanaman pangan program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satker Dinas Pertanian Tananam Pangan dan Hortikultura Sumsel di Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Banyuasin anggaran tahun 2012 menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 18 milyar.

Dugaan korupsi diduga dengan cara memotong atau menyunat anggaran di setiap desa yang memperoleh cetak sawah, dan setiap desa memiliki luas cetak sawah yang berbeda. Berdasarkan audit dari BPKP kerugian negara mencapai Rp 3,32 M.

Teks : Diding KS

Editor : Junaidi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster