Percepat Tiga Pembangunan Infrastruktur

 257 total views,  2 views today

infrastuktur

PALEMBANG, KS-Pembangunan tiga proyek infrastruktur besar, yang sebagian sedang dalam pengerjaan dinilai Wakil Wali Kota Palembang, H Harnojoyo belum maksimal dikerjakan.

Oleh karena itulah,  mantan Ketua DPRD Kota Palembang ini, akan berupaya mendorong agar pembangunan ketiga proyek itu bisa dikebut. Caranya, dengan melakukan koordinasi untuk mengetahui kendala saat pembangunan.

“Kita harus percepat pembangunan fly over, underpass dan Jembatan Musi III. Saya akan mengkoordinasikan masalah itu, terhadap pihak terkait,”kata Harnojoyo dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (24/7).

Menurut Harno, pembangunan mega proyek harus dikerjakan dengan cepat terutama persoalan yang mendasar. Karena itulah, pihaknya akan semaksimal mungkin mengurai permasalahan yang ada.

“Setiap hal prinsip harus segera diselesaikan,  dalam pembangunan tiga proyek ini ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan. Fly over simpang Jakabaring misalnya, masih terkendala pembebasan lahan,” ungkapnya seraya menyebut hal itu disebabkan beberapa lahan warga ada tumpah tindih kepemilikan sehingga harus segera diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Agraria Setda Kota Palembang, HM Sunarto mengatakan, pencairan ganti rugi untuk pembebasan lahan yang terkena pembebasan untuk pembangunan fly over Simpang Jakabaring, belum bisa dilakukan.

Karena jelasnya, nama yang tertera di surat tanah tidak sesuai dengan tabungan. “Pembebasan lahan di fly over ini, memang karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Bahkan ada yang sudah mengajukan kepada kepolisian. Tapi, sebagian, sudah akan diselesaikan,” terangnya.

Sambung Sunarto, saat ini masih ada 20 persen lahan yang belum selesai dibayarkan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan nilai tinggi untuk ganti rugi lahan tersebut. Diketahui, untuk satu meter lahan diganti rugi Rp2.160.000.

Menurutnya pemkot, tidak bisa menolerir lagi jika ada yang minta dinaikkan, lantaran nilai tersebut sudah ditentukan oleh tim penilai. “Ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yang sudah terdaftar di DPR. Kita tidak bisa lagi menambah harga,” ujarnya.

Bagi warga yang tetap bersikeras tidak mau menerima ganti rugi, Sunarto menegaskan, pihaknya akan membawa ke ranah pengadilan. Hal ini sudah berdasarkan instruksi Pemprov Sumsel. Demikian juga dengan lahan yang masih tumpang tindih pada sertifikat lahan. “Rekomendasi ke pengadilan tetap dari pihak pemprov, Jadi hasilnya ditentukan dari pengadilan. Kita akan beri ketegasan ke masyarakat,” ucapnya.

Ia menyebut, kawasan yang paling banyak tumpang tindih lahannya, ada di Kelurahan 8 Ulu yakni sebanyak 21 lokasi. Sementara di kawasan lain, hanya permasalahan belum menyampaikan surat tanah saja.

“Tumpang tindih lahan ada sekitar delapan orang saja. Meski begitu, kami harap akan segera diselesaikan. Kalau dengan kekeluargaan, bisa dilampirkan surat pernyataan yang diketahui lurah dan camat,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster