Oknum Camat Diduga Lakukan Kampanye

 243 total views,  2 views today

MARTAPURA, KS-Oknum Camat di  Belitang Madang Raya (BMR), Kabupaten OKU Timur diduga melakukan kampanye untuk kepentingan salah satu pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Sumatera Selatan (Sumsel).

Informasi yang didapatkan, oknum camat tersebut mengumpulkan semua perangkat desa di Kantor Desa Bangsa Negara, Kecamatan BMR. Dalam kegiatan itu, sang camat memberikan intruksi kepada semua perangkat desa terkait pemungutan suara ulang (PSU) alam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, 4 September mendatang.

Tak hanya itu, oknum camat itu juga mengintruksikan seluruh kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di OKU Timur agar mencoblos semua kertas suara yang tersisa untuk pasangan nomor 3, Herman Deru-Maphilinda (Derma).

“Itu diperintahkan camat, saat pertemuan di Kantor Desa Bangsa Negara. Ia juga memerintahkan perangkat desa menyebarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berisikan penggunaan dana APBD oleh calon incumbent,” kata Kasijan (55), anggota Majelis Pertimbangan Desa (MPD) Bangsa Negara, Kecamatan MBR yang mengaku hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasijan mengaku menyampaikan kebobrokan itu, karena menolak melakukan kecurangan seperti yang di instruksikan oknum camat tersebut.

“Camatnya bilang, kalau ini adalah perintah. Kalau tidak memilih pasangan DerMa, maka masyarakat yang bersangkutan tidak akan dilayani urusannya dengan pemerintah atau dipersulit,” ungkapnya menirukan ucapan camat BMR, ketika dibincangi, kemarin.

Ia berharap agar camat tidak melakukan kampanye seperti itu. Karena selaku PNS, menurutnya, camat tidak berhak melakukan kampanye, dan itu merupakan salah satu pelanggaran.

“Perbuatan ini harus segera di cegah, jangan sampai meluas karena akan merugikan pasangan lain dan menguntungkan pasangan DerMa,” katanya yang hanya lulusan SD tetapi akan tetap menjunjung tinggi proses demokrasi.

Terkait perbuatan oknum camat ini, komisioner KPU Sumsel, Ong Berlian mengatakan kalau masalah tersebut merupakan ranah tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilukada, sedangkan KPU hanya sebagai penyelenggara saja. “Itu sebenarnya ranah dan kewenangan Bawaslu, KPU bertindak jika sudah ada rekomendasi dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas,” tukasnya.

Sementara, Gubernur Alex Noerdin saat ditemui di Griya Agung, kemarin mengaku dirinya tak bisa berkomentar banyak menyangkut hal tersebut. Karena ini menyangkut domainnya Bawaslu. “Tapi jika memang itu terjadi jelas melanggar,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster