Kontroversi FPI

 305 total views,  2 views today

fpi

Habib Riziq (Presiden FPI)

OLEH SARONO P SASMITO

BERBAGAI peristiwa kekerasan dilansir banyak pihak telah dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Oleh karena itu keberadaan FPI kita makin banyak dibicarakan dan bernada kontroversi. Meski demikian penyikapan terhadap ormas yang satu ini beragam.

Misalnya menurut anggota Komisi III DPR yang juga mantan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas, Dading Ishak bahwa tindakan anarkis yang dilakukan FPI yang menewaskan seorang ibu di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (20/7) lalu, belum dapat menggunakan UU Ormas yang baru disahkan oleh DPR pada 2 Juli 2013.

“Kemungkinan pembekuan dan pembubarannya dapat dilakukan melalui UU Nomor 88 Tahun 1985 tentang KUHP. Untuk itu, aparat kepolisian bisa menegakkan hukum itu jika terbukti bersalah dan melanggar, sehingga kepolisian bisa menghentikan kegiatan sementara FPI, ujar politisi Partai Golkar ini, saat menjadi pembicara dalam ‘Forum Legislasi bertajuk Implementasi UU Ormas’, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/7) lalu.

Belum dapat digunakannya UU Ormas untuk kasus FPI di Kendal ini, kata dia, karena belum ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun demikian, lanjut Dading, tindakan organisasi massa FPI di Kendal tersebut, dapat dijadikan pelajaran penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Jika memang FPI terbukti melanggar hukum, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bertindak tegas dan mengusutnya hingga tuntas. Sudah saatnya UU Ormas ini diberlakukan dengan baik, karena UU ini sudah baik guna menata ormas dan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Deding.

Sementara itu, Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tanribali Lamo, mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki banyak catatan terkait tindakan anarkis yang dilakukan FPI. Sayangnya, menurut dia, catatan anarkisme FPI itu, hingga saat ini belum dituntaskan oleh aparat kepolisian.

Kita juga melihat karena di tempat itu FPI sudah mendapat teguran sampai tiga kali. Hanya saja khusus untuk kasus Kendal, karena FPI itu katanya otonom, maka yang bertanggungjawab adalah FPI Kabupaten Kendal. Sehingga, kasus itu kita serahkan pada pemerintah dan kepolisian setempat. Sedangkan Kesbangpol tidak bisa bergerak sendiri.

Berkaitan dengan itu, jika KUHP Pasal 59 tentang larangan pengambil-alihan wewenang polisi, maka hal itu tidak harus menunggu UU Ormas, maupun peraturan pemerintah (PP) tentang operasional UU Ormas.

Semua kembali pada penegak hukum. Memang tak mudah mengoperasionalkan UU Ormas ini, karena pemerintah, DPR, masyarakat dan Ormas sendiri sebagai mitra. Berkaitan  dengan itu kita mengharapkan agar pemerintah  segera menerbitkan 3 Peraturan Pemerintah (PP) dari 6 PP terkait UU Ormas yang sudah disahkan. Ke-3 PP itu, kata dia, adalah PP Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan dan Tatacara Penyelenggaran Ijin Operasional Ormas.

Di sisi lain kita juga mengharapkan seluruh elemen masyarakat di luar FPI juga bias taat hokum ketika mnghadapi suatu masalah. Sebab jika semuanya dilakukan dengan kekerasan maka negeri ini akan hancur lebur.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster