Jangan Pilih Pemimpin Munafik

 243 total views,  2 views today

pemimpin

PALEMBANG, KS-Masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya di Palembang, Prabumulih, OKU dan OKU Timur serta Kecamatan Warkuk Ranau, Kabupaten OKU Selatan, akan kembali menggunakan hak suaranya pada 4 September mendatang, untuk menentukan siapa calon pemimpin mereka lima tahun kedepan.

Pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel ini, sesuai dengan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Momen pemilukada ulang ini, menurut pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Alfitri, harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya kredibilitas.

“Jangan pilih pemimpin yang munafik, yakni pemimpin yang hanya bisa mencari kesalahan orang lain dengan menuding melakukan kecurangan namun justru ia sendiri melakukan kecurangan itu,” kata Alfitri yang dihubungi, Selasa (23/7).

Ia menyebut, harus cerdas menggunakan hak pilihnya. Menurut dosen di Fakultas Sosial Ilmu Politik (Fisip) Unsri ini, jangan memilih pemimpin yang tidak taat azaz karena jika pemimpin itu terpilih maka bakal banyak aturan yang akan dilabrak olehnya.

Partisipasi Menurun

Alfitri juga menyeroti sikap partai politik (parpol), yang tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu dengan mengusung calon yang sudah cacat di mata publik. Parpol di Sumsel kritik Alfitri, juga belum berkomitmen penuh menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

“Itu bisa dilihat, dengan tetap diusungnya calon dari keluarga koruptor. Ini akan membuat masyarakat, akan semakin bersikap apatis sehingga enggan menggunakan hak konstitusinya,” ucapnya.

Ia memprediksi, partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang, 4 September mendatang akan menurun jika dibandingkan partisipasi pemilih pada 6 Juni lalu. Berapa keras usaha KPU Sumsel ungkap Alfitri, partisipasi pemilih di Sumsel diyakininya akan menurun.

“Jika di pemilukada Sumsel, 6 Juni lalu angka partisipasi pemilih mencapai 60 persen lebih maka di pemungutan suara ulang pada 4 September mendatang, partisipasi pemilih bakal turun sampai 55 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan semestinya parpol mencalokan figur yang benar-benar punya integritas, lantaran publik membutuhkan pemimpin yang rekam jejaknya bersih dan teruji.

Sebab, sambung Masykurudin, marak dalam Pilkada, keluarga langsung terdakwa atau terpidana kasus korupsi, justru diusung partai politik untuk maju pemilihan. Padahal, dari sisi kepantasan keluarga koruptor tak layak diusung. “Inilah faktor utama kenapa partisipasi pemilih dalam Pemilu atau Pilkada kita semakin terus menurun,” kata Maykurudin.

Menurut dia, sistem pencalonan yang tidak lagi mendasarkan diri pada integritas, membuat partai asal comot calon sehingga jejak rekam dinomor duakan. Hal inilah yang kemudian membuat pemilih apatis dan malas menyalurkan aspirasi.

Sementara itu, Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, mengatakan keluarga koruptor diusung partai dalam kontestasi politik, seperti Pilkada, secara legal formal, tak ada masalah. Karena, kata dia, sebuah tindakan yang berimplikasi pidana, dipertanggungjawabkan secara individu yang melakukannya. “Kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anggota keluarga koruptor tersebut terlibat dalam tindakan korupsinya,” kata dia.

Hanya saja, kata Erwan, tidak semua hal diatur lewat hukum formal. Bila bicara tentang kepatutan, tentunya mengusung keluarga terpidana korupsi dalam sebuah ajang Pilkada, dari fatsun politik kurang elok. “Kurang eloklah, anggota keluarga koruptor maju dalam Pilkada,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster