Parkir di PIM Langgar Aturan

 198 total views,  2 views today

parkir

PALEMBANG, KS-Sistem parkir progresif yang diterapkan Palembang Indah Mall (PIM) melalui pengelolaan parkir pihak ketiga yakni Centre Park, dinilai Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, menyalahi aturan.

Tak hanya itu, pengelolaan parkir di area PIM juga sejak awal beroperasi ternyata belum mengantongi izin gangguan dari Pemerintah Kota (pemkot) Palembang. Namun menurut Kepala Pengawasan Area Parking PIM, Tedy Hartanto, mengakui itu.

Menurutnya, pengelolaan parkir di PIM memang belum mengantongi izin gangguan atau biasa yang disebut surat izin tempat usaha (SITU) sejak awal beroperasi sampai saat ini.

“Namun saat ini, kami akan mengajukan izin ganguan itu kepada pemkot,” kata Tedy yang dibincangi usai pertemuan dengan Komisi II DPRD Kota Palembang, di PIM, Senin (22/7).

Tetapi jelas Teddy, walau pihaknya belum memiliki izin parkir, pihaknya tetap rutin membayar retribusi parkir ke pemkot dalam hal ini melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.

“Kita selalu setor ke Dispenda, sebesar 30 persen dari pendapatan. Dengan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 70 juta. Sedangkan besaran kapasitas parkir sendiri, untuk mobil mampu menampung 800 unit lebih dan sepeda motor lebih kurang 1.200 unit,” ujarnya.

Tedy juga mengaku, pihaknya telah menaikan tarif parkir sejak 1 Juli lalu. Tetapi kenaikan tarif parkir itu sebutnya,  belakangan berimbas terhadap income (pendapatan) pengelola parkir mal.

“Memang sejak awal bulan yang lalu, kita memberlakukan tarif baru yakni tarif tambahan perjam yang diberlakukan naik sebesar Rp 2.000 untuk mobil dan Rp500 untuk motor. Sedangkan tarif pertama kendaraan sendiri tetap sama, yakni Rp3000 untuk mobil dan Rp2000 untuk motor,” jelasnya seraya mengatakan jika kini pendapatan yang diterima dari sektor parkir menurun hingga 40 persen setiap harinya akibat kenaikan tersebut.

Ia beralasan kenaikan tarif parkir itu diberlakukan, mengikuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi belum lama ini. Tetapi jelasnya, kenaikan tarif parkir ini dimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana di area parkir di PIM.

“Kami membangun lift pengunjung langsung ke parkiran, kemudian membangun sejenis fly over agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di level lima area parkir ke jalur parkir bawah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, M Aidil Adhari mengatakan, dewan banyak menerima pengaduan masyarakat terkait diberlakukannya tarif progresif baru oleh pengelola parkir di PIM. “Kita di Komisi II banyak sekali mendapat keluhan masyarakat akan tarif ini,” kata politisi PDIP ini.

Sambung Aidil, dari hasil pertemuan yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Palembang dengan pihak pengelola PIM, pihaknya mendapati beberapa kejangalan seperti belum adanya izin gangguan dari pemkot. Padahal Komisi II DPRD kota Palembang, sebelumnya telah menginstruksikan sejak enam bulan yang lalu.

“Sudah sekitar enam bulan yang lalu, kita menginstruksikan mereka agar mengurus izin gangguan pengelolaan parkir disini. Ternyata hinggga kini, belum juga diindahkan, hal tersebut tentu saja melanggar Peraturan Daerah (perda) No 18 tahun 2011. Dimana setiap lahan yang menghasilkan, harus  memiliki izin ganguannya,” tegasnya.

Dewan sambung Aidil, setelah pertemuan ini dalam satu pekan kedepan akan kembali mengecek apakah pengelola parkir PIM sudah mengurus izin tersebut atau tidak.

“Kalau mereka tidak juga mengurus izinnya, maka akan diberikan sanksi melalui dinas terkait. Kita juga, minta mereka menyesuaikan tarif parkir progresif sesuai dengan perda yakni Rp2000 untuk tarif masuk dan kelipatan Rp1000 perjam,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster