Masjid Di Banyuasin akan Ditertibkan

 64 total views,  3 views today

BANYUASIN/KS-Sebagai upaya mengatur dan membina masjid dan langgar (musala) di Banyuasin. Sebanyak 814 masjid  akan ditertibkan baik statusnya maupun pembangunan, tata letak dan lokasi masjid.

Kantor Kamenag Banyuasin mencatat di Banyuasin terdapat 814 masjid dan 498 langgar. Jumlah tersebut bisa dikatakan sudah cukup menampung jumlah jemaah dalam menjalankan ibadah salatnya.

Berdasarkan Peraturan Kantor Kementerian Agama (Perkemenag) nomor 394 tahun 2010 dijelaskan jika kantor agama dapat mengambil kebijakan bersama dengan pemerintah dalam mengatur status masjid di suatu wilayah tersebut.

Berdasarkan peraturan itu, terdapat klasifikasi masjid yang seharusnya diterapkan, mulai dari masjid tingkat RT, masjid kelurahan/desa (Jamik), masjid camat (masjid besar), masjid kabupaten (masjid agung), masjid provinsi (masjid raya) dan masjid negara sepertinya Masjid Istiqlal, di Jakarta.

Kepala Kantor Menteri Agama Banyuasin, HA Zainuri M, mengatakan, pembangunan masjid di Banyuasin terbilang cukup banyak. Sehingga, terdapat keinginan dari Kementerian bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatur posisi antar jarak dan tata letak masjid di Banyuasin.

Tata letak dimaksud bagaimana, jarak antar masjid satu dengan masjid lainnya efektif. Jumlah jamaah dan jumlah masjid berimbang. Sehingga kapasitas dan fungsi masjid menjadi lebih tepat.

“Jumlah masjid di Banyuasin ini sudah banyak memang. Karena itu perlu pembahasan bagaimana status masjid yang bersangkutan, agar lebih tertib,” ungkapnya.

Dikatakan Zainuri, pengaturan pembangunan memang tidak bisa ditetapkan tegas, mengingat adanya kesepakatan dan kenyakinan dari berbagai pihak dalam masjid itu.

“Tapi, upaya penertiban lebih diisyaratkan agar masjid dapat berfungsi dan berstatus lebih tertib. Misalnya saja, di suatu daerah sudah cukup jumlah jemaah yang mencapai 40 umat atau berdasarkan kenyakinan (Khilafiyah), maka pembangunan masjid tidak perlu dibangun. Pada kenyakinan lain, masyarakat membangun atas dasar kepercayaan untuk lebih banyak membangun budaya menghidupkan rumah ibadah,” tuturnya.

Sementara, Kasi Bimas Islam, HA Mastur menambahkan upaya penertiban status juga akan melibatkan berbagai pihak lainnya, seperti perwakilan ormas Islam, perwakilan dewan masjid, perwakilan pemerintah, perwakilan majelis ulama Islam dan para imam-imam. “Memang statusnya lebih baik diatur agar nanti,fungsi kordinasi juga jalan,” katanya.

Dia mencontohkan fungsi kordinasi misalnya, masjid raya akan mengkordinisasi  masjid di bawahnya, seperti masjid agung, atau masjid jamik di desa mengkordinasikan masjid RT.

Disesuaikan dengan kegiatan umat yang menyelenggarakan. “Sebetulnya cukup, hanya status dan kordinasi antarpengurus masjid yang harus lebih disesuaikan,” pungkasnya.

Teks : Diding Karnadi

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com