Petugas Lapas : Senpi Yang Kami Pegang Tidak Berarti

 1,435 total views,  2 views today

senpi

Seorang Polisi sedang memeriksa Senjata Api di Gudang | Antara Foto

PALEMBANG KS-Maraknya kasus kekerasan di beberapa Rumah Tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas), mulai dari napi mengamuk, membangkan dan napi banyak yang kabur membuat sejumlah pegawai rutan resah.

Senjata api (Senpi), yang dibekali oleh tempat dinasnya seakan tidak berarti lantaran bertentangan denga Hak Azasi Manusia (HAM).

Hal ini diungkapkan oleh salah satu petugas Rutan Pakjo yang namanya enggan disebutkan, Sabtu (20/7), lalu.

“Percuma saja dibekali senjata, kalau payung hukumnya tidak jelas, trauma seperti 3 tahun silam saat kejadian di Lapas Merdeka Palembang padahal sudah menjalankan sesuai dengan aturan tetapi mereka masih mendapatkan hukuman,” katanya.

Ia menambahkan, senjata api yang dibekali dibatasi dengan HAM. Bahkan, beberapa pegawai rutan menurutnya menolak diberikan senpi karena tidak berguna sebagaimana mestinya.

Petugas rutan mencontohkan, salah seorang petugas bernama Dicki menembak napi karena dinilai melewati batas kelakuan yakni berusaha kabur hingga batas area steril dan mengancam jiwa petugas sehingga melepaskan tembakan .

“Teman kita diproses secara hukum dan dituntut selama 3 tahun, beruntung upaya banding diterima dan dijatuhi hukuman satu tahun lantaran pihaknya merupakan petugas yang notabenenya petugas lapas,” ungkapnya.

Para napi yang dinilai memberontak apalagi minimnya aparat penjagaan dibandingkan kuantitas napi membuat pegawai seperti memakan buah simalakama.  “Apalagi, napi yang diluar batas kelakuan seperti menerobos keluar tanpa izin yang kemudian ditakutkan mengancam keselamtan penjaga dan berujung pada kaburnya napi seperti yang sudah terjadi belum lama ini,” ucapnya.

Pihaknya berharap, agar diberikan kekuatan hukum dalam mendisiplinkan para napi dengan penggunaan senpi tersebut. Karena para napi sekarang dinilai ‘bringasan’ terlebih setelah keluar PP No. 99 tahun 2012 tentang tidak adanya remisi bagi napi atas kasus narkoba, teroris dan koruptor membuat para napi semakin tidak terkontrol.

Sementara itu, Zakaria SH, Hubungan Masyarakat (Humas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Sumatera Selatan, saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7), melalui ponselnya tentang keinginan pegawai agar diberi kekuatan hukum mengatakan bahwa senjata yang dibekali untuk para petugas bukan untuk ‘gagah-gagahan’ akan tetapi hanya untuk siaga dan digunakan pada saat kondisi terdesak sama halnya seperti kepolisian.

“Kalau memang tidak sanggup dengan peraturan bagi petugas lapas tersebut keluar saja dari Kemenkumham,” tegas Zakaria.

TEKS : WARDOYO

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster