Dirikan Bangunan Harus Izin BLH

 297 total views,  2 views today

blhPALEMBANG, KS-Untuk mendirikan bangunan, baik rumah, rumah toko (ruko), gedung, perkantoran atau lainnya di Palembang sekarang tidak hanya harus mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota saja tetapi juga harus ada mengantongi izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Artinya sebelum bangunan berdiri maka kata Kepala BLH Kota Palembang, Agung Noegroho, pemilik bangunan harus mendapatkan izin pemanfaatan rawa lebih dahulu dari BLH.

Hal ini dilakukan karena, Palembang masuk katagori kota rawan banjir. Untuk mencegah banjir meluas dan terjadinya pencemaran lingkungan maka jelas Agung, semua warga maupun instansi baik pemerintah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan harus izin rawa terlebih dahulu.

“Sekarang ini sudah menjadi kewajiban, karena semua berkaitan dengan pemanfaatan rawa. Sebelumnya memang diperbolehkan, cukup menggunakan rekomendasi pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) saja, namun sekarang sudah tidak bisa lagi,”tegas Agung yang dibincangi, kemarin.

Izin rawa ini, sambung Agung sudah mulai dilaksanakan semenjak peraturan daerah (Perda) Kota Palembang tentang Pembangunan Berkelanjutan disahkan. “Perda itu, Minggu (21/7), sudah disahkan. Otomatis izin rawa dalam mendirikan bangunan, juga berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan diaturnya pembangunan melalui izin pemanfaatan rawa tersebut, maka BLH akan mendorong optimalisasi rawa sesuai dengan tujuannya yakni sebagai tempat penyerapan air.

“Rawa itu jelas sebagai tempat penyerapan air, jadi apabila tempat penyerapan air tersebut hilang, maka tidak ada lagi tempat penyerapan air. Dari itulah terjadinya banjir,”ucapnya.

Ia menambahkan, dalam Perda tentang Pembangunan Berkelanjutan juga diatur bagaimana pola masyarakat ketika mendirikan bangunan supaya tetap bisa terjaga lingkungannya. “Kami juga mengatur, agar setiap pembangunan tetap terjaga kondisi lingungannya,”tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Palembang sudah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa. Dalam perda itu, ada tiga spesifikasi rawa yang ada di Palembang, yakni rawa budidaya dan rawa konservasi yang dilarang keras di timbun oleh siapapun serta  rawa reklamasi yang boleh ditimbun.

Berdasarkan perda itu menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan (PSDA) Kota Palembang, Darma Budhy,  ada 14 titik kawasan rawa yang dilarang ditimbun.

“Ke-14 kawasan rawa itu yakni di wilayah Sungai Lais, Sungai Selincah, Talang Putri, 16 Ulu, Ogan Baru, Karanganyar, Keramasan Kertapati, Karyajaya, Gandus, Pulokerto, Siringagung, Kemas Rindo dan Tuan Kentang,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster