Wako Terancam Gagal Dilantik

6 total views, 3 views today

romi-harno

Ilst. Romi Harno | H Jerry

PALEMBANG, KS-Menjelang pelantikan pasangan Romi Herton-Harnojoyo sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018 pada Minggu, 21 Juli mendatang, berhembus isu tak sedap kalau penetapan mereka sebagai pasangan wali kota-wakil wali kota terpilih cacat hukum.

Pasalnya, saat ini  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Eftiyani diperiksa oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri dalam perkara pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan pasangan Romi-Harno sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih.

Bahkan disebutkan, kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) penundaan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang dan memerintahkan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin untuk menunjuk pelaksana tugas Wali Kota Palembang.

Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani yang dibincangi Kabar Sumatera, Jumat (19/7), mengaku sempat diperiksa di Mabes Polri pada 16 Juli lalu. “Saya memang sempat diperiksa 16 Juli lalu, tapi dimintai keterangan dugaan pemalsuan surat. Tapi sudah saya jelaskan semuanya di Mabes Polri. Jadi tidak benar jika saya ditahan,” tegasnya.

Tetap Dilantik

Eftiyani juga membantah, adanya isu kalau ada penundaan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018 pada 21 Juli mendatang. “KPU Palembang, sampai saat ini tidak menerima surat pemberitahuan untuk pembatalan atau penundaan pelantikan. Surat yang masuk ke kita, adalah pemberitahuan tentang habisnya masa jabatan Eddy Santana-Romi Herton dan pengangkatan Romi Herton-Harnojoyo sebagai wali kota-wakil wali kota,”ungkapnya.

Salah seorang sumber Kabar Sumatera dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga menyebut kemungkinan besar pelantikan akan tetap dilaksanakan. SK Mendari yang disebut membatalkan pelantikan dan perintah kepada gubernur untuk menunjuk pelaksana tugas Wali Kota juga belum diterima Pemprov Sumsel.

“Saya juga sempat bingung dengan isu itu, sempat saya tanyakan ke gubernur. Namun kata dia, tetap harus berpegangan dengan SK Mendagri atau putusan pengadilan,” tegas salah satu pejabat teras dilingkungan Pemprov Sumsel itu.

Ia mewanti-wanti Kabar Sumatera, tidak menyebutkan namanya. Karena pemprov tak mau terjebak dalam kisruh politik tersebut. “Namun dari informasi yang saya dapatkan, memang ada surat dari Bareskrim Mabes Polri ke Kemendagri untuk menunda pelantikan itu, namun belum ada respon dari Mendagri,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Palembang, Syaiful Anwar menegaskan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018 tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal.

“Sampai saat ini, persiapan pelantikan sudah 99 persen. Kemungkinan pelantikan akan tetap dilaksanakan, Minggu (21/7). Kami belum mendapat informasi adanya penundaan pelantikan, yang ada justru SK Mendagri tentang pelantikan Wako-Wawako Palembang,” tegasnya seraya menjelaskan sudah 3000 undangan disebar dan pelantikan itu juga akan dihadiri Gubernur Sumsel, Gubernur Jambi dan Gubernur Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, HA Djauhari dibincangi terpisah mengaku belum tahu kabar itu. “Kalau memang ada penundaan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang, pasti surat dari Mendagri tembusannya akan disampaikan ke DPRD Sumsel. Namun kita belum pernah menerima surat itu,” ucapnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, justru sejumlah tokoh-tokoh nasional sudah menghubunginya untuk mempertanyakan pelantikan tersebut. “Sejumlah tokoh nasional, sudah menghubungi saya untuk ke Palembang menghadiri pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra/Dicky Wahyudi
Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com