Pengecer Pupuk Diminta Tertib Administrasi

 398 total views,  2 views today

BANYUASIN/KS-Dirjen Prasana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia, meminta pemilik kios dan pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin untuk tertib administrasi.

Banyak kios pengecer yang meremehkan administrasi pupuk bersubsidi dan tidak memiliki dokumen yang sah sebagai pendistribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pupuk dan Pestisida Dirjen PSP, Ir Suprapti, Jumat (19/7), kemarin, saat mengisi materi Sosialisasi Uji Coba Validasi Peyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 di Auditorium Pemkab Banyuasin.

“Ya, masih banyak temuan kita. Pengecer, penyalur, dan pemilik kios kadang tidak punya dokumen yang valid. Itu bahaya sekali, karena ketika terjadi pemeriksaan, dokumennya tidak ada,” kata Suprapti.

Dalam kondisi tersebut, sambungnya, para pengecer bisa mendapatkan sanksi baik denda ataupun hukuman badan. Untuk itu, diminta untuk tertib administrasi.

“Jika dokumennya salah, perkaranya itu bukan muncul cepat, tapi bisa 2-3 tahun yang akan datang, inilah yang kadang diremehkan oleh pengecer pupuk ini,” tuturnya.

Selama ini, katanya, pembayaran subsidi pupuk berdasarkan hasil penyaluran pupuk dari produsen ke distributor, dan dari distributor ke kios pengecer. Bukti dari penyaluran tersebut, diverifikasi oleh tim verifikasi pusat, hasil verifikasi itulah, yang dijadikan hasil pembayaran pupuk bersubsidi kepada produsen yang disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) pupuk bersubsidi.

“Menurut hasil kajian Litbang KPK dan rekomendasi BPK, menilai prosedur tersebut sangat lemah, karena belum membuktikan jika pupuk tersebut sampai ke tangan petani,” sambungnya.

Untuk itu, Dirjen PSP menggelar sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Tujuannya untuk mengetahui kesiapan teknis, SDM serta dukungan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan verifikasi secara berjenjang, sehingga dapat dirumuskan mekanisme verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih akuntabel,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Banyuasin, Ir Madian mengatakan, dokumen verifikasi yang harus disiapkan adalah rencana definitif kebutuhan kelompok tani, data penjualan kios, dan direkapitulasi oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

“Jadi, semua dokumen yang dimiliki valid oleh pengecer sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, semua dokumen sudah lengkap,” pungkasnya.

 

Teks : Diding Karnadi

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster